batampos – Perlambatan sektor industri pengolahan atau manufaktur menjadi sinyal yang perlu diwaspadai pemerintah. Sektor yang selama ini menjadi salah satu motor utama perekonomian nasional itu mencatat pertumbuhan lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 4,52 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 5,14 persen yoy.
Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Muhammad Anwar mengatakan, perlambatan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya inklusif.
Baca Juga: KSOP Larang Pompong Antar-Jemput
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum cukup inklusif,” ujar Anwar kepada JawaPos.com (grup Batam Pos), Sabtu (8/8).
Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah investasi yang cenderung mengalir ke sektor padat modal, seperti pertambangan dan industri berbasis teknologi.
Di sisi lain, industri manufaktur padat karya menghadapi berbagai tekanan. Mulai dari pelemahan daya beli masyarakat, tingginya biaya logistik, masuknya produk impor jadi, hingga rendahnya daya saing industri domestik.
Anwar menilai kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasar tenaga kerja. Ketika pertumbuhan manufaktur lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, kemampuan sektor tersebut dalam menyerap angkatan kerja baru ikut melemah.
Akibatnya, sebagian pekerja berpotensi beralih ke sektor informal maupun ekonomi platform yang umumnya menawarkan pendapatan lebih rendah, perlindungan kerja lebih minim, serta produktivitas yang terbatas.
Baca Juga: Bupati Natuna Minta Sekolah Bebas Perundungan, Siswa Diminta Tak Takut Melapor
“Kondisi ini memang dapat menurunkan angka pengangguran secara statistik, tetapi tidak otomatis meningkatkan kualitas pekerjaan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Anwar menegaskan pemerintah perlu menjadikan revitalisasi industri manufaktur sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi.
Menurut dia, insentif investasi seharusnya lebih diarahkan kepada industri padat karya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja.
“Disertai penguatan industri kecil dan menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat,” pungkasnya. (*)
Editor : M Tahang