batampos – Suasana berbeda terlihat di kediaman pribadi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jalan Peralatan, Kilometer 7, Kota Tanjungpinang, pada suatu pagi di pekan ketiga Juni 2026.
Sejumlah petugas berseragam rompi hitam mendatangi kediaman tersebut. Mereka merupakan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang tengah menjalankan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ansar bersama istrinya, Dewi Kumalasari, menyambut kedatangan petugas dan mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu.
Tak lama kemudian, asisten rumah tangga gubernur datang membawa air mineral dan sejumlah piring berisi mi lendir, makanan khas Tanjungpinang.
"Silakan dimakan dulu. Pasti belum pada sarapan," kata Ansar kepada petugas sensus.
Setelah suasana mencair, petugas menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan lengkap terhadap unit usaha dan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
Ansar kemudian menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kondisi rumah tangga, aktivitas ekonomi, pendapatan dan pengeluaran, hingga aset serta fasilitas yang dimiliki.
Pertanyaan juga menyentuh aktivitas usaha keluarga, mulai dari industri, jasa, usaha kos-kosan hingga kegiatan ekonomi berbasis digital.
"Saya hanya memiliki satu unit usaha skala UMKM, yaitu kedai kopi di Kota Tanjungpinang yang beroperasi sejak 2017," ujar Ansar.
Ansar menjadi responden perdana Sensus Ekonomi 2026 di Kepri. Keterlibatan kepala daerah tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa sensus menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Mulai dari pejabat negara, kepala daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga masyarakat umum menjadi bagian dari pendataan.
Baca Juga: Hari Ini, Air Batam Hilir Flushing Jaringan Air, Sejumlah Wilayah Terdampak
Ansar pun mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar, lengkap, serta sesuai kondisi sebenarnya.
Menurut dia, data yang akurat dibutuhkan pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
197 Ribu Unit Usaha Jadi Sasaran
Sensus Ekonomi 2026 secara nasional berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar 2,5 bulan.
Di Kepri, BPS mengerahkan 1.589 petugas untuk melakukan pendataan di tujuh kabupaten/kota. Sasaran pendataan mencapai sekitar 197 ribu unit usaha, selain seluruh rumah tangga.
Pendataan tidak hanya menyasar perusahaan atau tempat usaha konvensional. Usaha yang dijalankan dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku ekonomi digital turut menjadi sasaran.
Termasuk di dalamnya pembuat konten di TikTok maupun platform digital lain yang memperoleh pendapatan dari aktivitas tersebut.
Hingga 31 Juli 2026, realisasi pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kepri telah mencapai 75 persen dari target keseluruhan.
BPS Kepri menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari penerimaan positif masyarakat terhadap petugas serta semakin terbiasanya petugas menggunakan instrumen pendataan.
Pendataan juga mulai memotret aktivitas ekonomi yang selama ini tidak selalu terlihat dalam statistik usaha konvensional, seperti usaha rumahan berbasis daring.
Sementara itu, petugas masih melakukan finalisasi pendataan terhadap perusahaan berskala besar, termasuk sektor industri, perdagangan, kompleks pertokoan dan pusat perbelanjaan.
Data Responden Dijaga Kerahasiaannya
Besarnya cakupan Sensus Ekonomi 2026 membuat aspek keamanan dan kerahasiaan data menjadi perhatian utama BPS.
Dalam pelaksanaannya, BPS menerapkan prinsip terima petugas, isi jawaban dengan benar, dan rahasia (TIR).
Baca Juga: Penggerebekan HH Club Batam, Polda Kepri Sebut Bareskrim Pegang Kendali Perkara
Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi Survei dan Sensus (FASIH). Petugas yang melakukan wawancara disebut tidak dapat melihat maupun mengunduh keseluruhan data responden karena data yang dikumpulkan dikirim secara real time ke pusat data BPS RI ketika koneksi tersedia.
Petugas juga dilarang memberikan data individu responden kepada pihak lain.
BPS mengimbau masyarakat tidak khawatir memberikan informasi yang benar karena data sensus akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
Tantangan Mendata Kepri yang 98 Persen Laut
Pelaksanaan sensus di Kepri memiliki tantangan tersendiri. Provinsi ini memiliki karakter geografis kepulauan dengan sekitar 98 persen wilayah berupa laut dan 2.408 pulau.
Tantangan semakin besar ketika petugas harus menjangkau pulau-pulau terluar, termasuk Natuna dan Anambas. Jarak antarpulau, kondisi cuaca, serta keterbatasan konektivitas internet menjadi sejumlah kendala yang harus diantisipasi.
Untuk memudahkan pendataan, BPS Kepri memberdayakan masyarakat setempat sebagai petugas sensus. Pendekatan tersebut dinilai membantu koordinasi karena petugas lebih memahami karakteristik wilayah dan masyarakat yang didata.
Keterbatasan sinyal internet juga diantisipasi melalui mekanisme penyimpanan data. Petugas dapat merekam jawaban responden terlebih dahulu dan mengirimkannya ketika kembali mendapatkan koneksi internet.
BPS juga menyiapkan dashboard monitoring untuk memantau kinerja petugas lapangan secara real time. Sistem tersebut membantu BPS mengukur capaian target sekaligus memantau kualitas data yang masuk.
Selain itu, diterapkan program Satu Pegawai Satu Satuan Lingkungan Setempat (SPS SLS). Melalui skema ini, setiap pegawai BPS diberi tanggung jawab untuk mengawal dan memantau wilayah tertentu.
Dengan strategi tersebut, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas mitra di lapangan, tetapi juga melibatkan pegawai BPS.
Kepri dan Visi "Permata Biru"
Posisi Kepri sebagai provinsi kepulauan di gerbang utara Indonesia membuat wilayah ini mendapat perhatian dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Hal tersebut ditandai dengan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri yang dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, 17 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia menyebut Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat posisi Kepri sebagai "Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia".
Konsep tersebut menggambarkan visi strategis Kepri sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi maritim nasional dengan karakter wilayah yang didominasi laut.
Struktur ekonomi Kepri juga dinilai memiliki keragaman yang khas, mulai dari industri pengolahan, sumber daya alam, pariwisata hingga ekonomi digital.
Di Tanjungpinang, misalnya, aktivitas ekonomi antara lain ditopang usaha makanan dan minuman, termasuk kedai kopi.
Batam memiliki karakter ekonomi yang kuat di kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri, pertokoan dan pusat perbelanjaan.
Bintan memiliki potensi pariwisata seperti Pantai Trikora dan Lagoi, sekaligus kawasan industri Lobam dan KEK Galang Batang.
Sementara Anambas memiliki potensi pariwisata bahari, termasuk Pulau Bawah, serta aktivitas minyak dan gas di Matak.
Natuna memiliki potensi pariwisata Geopark Natuna, perikanan dan pertanian. Karimun memiliki sejumlah perusahaan besar yang tersebar di Karimun Besar, Kundur dan Belat, sedangkan Lingga masih didominasi sektor pertanian.
Pertumbuhan Ekonomi Kepri Capai 7,04 Persen
Keragaman aktivitas ekonomi tersebut tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Kepri.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Kepri tumbuh 7,04 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Dengan capaian tersebut, Kepri menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera pada periode tersebut dan masuk lima besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.
Lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I 2026 adalah Maluku Utara sebesar 19,64 persen, Nusa Tenggara Barat 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, Gorontalo 7,68 persen, dan Kepri 7,04 persen.
Bagi BPS, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum untuk memperbarui potret perekonomian Kepri secara menyeluruh. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi hingga satu dekade mendatang.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
BPS memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap unit usaha dan rumah tangga di Kepri.
Dari kediaman gubernur hingga pulau-pulau terluar, sensus tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang sama: menghadirkan gambaran ekonomi Kepri yang lebih lengkap sebagai pijakan kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Editor : Putut Ariyo