batampos – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan industri dan investasi.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah tidak lagi memandang kawasan transmigrasi hanya sebagai lokasi permukiman atau pertanian. Ke depan, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi pusat ekonomi yang terintegrasi dengan sektor industri, energi, dan investasi.
"Kalau bicara lokus, salah satunya adalah Batam, Rempang, dan Galang. Fokusnya industri. Bahkan kami telah diberikan hak pengelolaan sekitar 350 hektare lahan di Galang," kata Iftitah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/8/2026).
Menurutnya, sebagian lahan tersebut telah menarik minat investor yang berencana membangun galangan kapal.
Ia mengungkapkan nilai investasi yang direncanakan mencapai triliunan rupiah dan diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar bagi masyarakat setempat.
"Nilai investasinya cukup besar, mencapai triliunan rupiah. Selain memberikan nilai investasi, pemanfaatan kawasan tersebut juga dapat menyerap tenaga kerja lokal," ujarnya.
Iftitah menyebut pengembangan kawasan transmigrasi seluas sekitar 150 hektare diproyeksikan mampu menyerap hingga 21 ribu tenaga kerja.
Sulawesi Barat Juga Jadi Prioritas
Selain Kepulauan Riau, Kementerian Transmigrasi juga memprioritaskan pengembangan kawasan transmigrasi di Mamuju, Sulawesi Barat, khususnya pada sektor logam tanah jarang (LTJ).
Baca Juga: Andy Lau Raih Gelar Doktor Kehormatan dari Hong Kong Baptist University
Kementrans telah berdiskusi dengan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) mengenai potensi eksplorasi LTJ di wilayah tersebut. Koordinasi juga dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna mendukung pengembangan kawasan transmigrasi berbasis sumber daya mineral.
Fokus pada Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Iftitah menegaskan transformasi transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan dibandingkan sekadar penambahan kawasan atau perpindahan penduduk.
Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Transmigrasi menetapkan revitalisasi 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Program tersebut juga mencakup pengembangan kawasan secara terintegrasi serta digitalisasi data kawasan transmigrasi.
Menurutnya, arah kebijakan baru ini bertujuan membangun ekosistem investasi yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita bangun satu pembangunan ekonomi yang juga terintegrasi," kata Iftitah. (*)
Editor : Putut Ariyo