batampos – Rencana pemerintah mendorong produksi kendaraan nasional dinilai membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menarik dan menjaga investasi industri otomotif di dalam negeri.
Pengamat otomotif Bebin Djuana mengatakan, pemerintah perlu memastikan adanya keselarasan visi dan misi di seluruh jajaran agar pengembangan kendaraan nasional tidak terhambat perubahan kebijakan.
“Yang perlu dipersiapkan adalah konsistensi kebijakan dan keselarasan visi misi di seluruh jajaran pemerintah,” kata Bebin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (15/8).
Baca Juga: Penindakan THM Dinilai Tak Ganggu Kunjungan Wisman ke Batam
Menurut dia, konsistensi kebijakan akan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri otomotif. Kepastian tersebut penting karena investasi di sektor kendaraan membutuhkan perencanaan jangka panjang.
“Merek yang diajak kerja sama perlu kepastian peraturan tidak berubah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Selain regulasi yang konsisten, Bebin menilai pemerintah perlu menyiapkan insentif atau subsidi untuk mendukung investasi produksi kendaraan nasional.
Pasalnya, investasi di industri otomotif tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi. Dalam dua hingga tiga tahun, produsen biasanya membutuhkan investasi tambahan untuk melakukan penyegaran model atau menghadirkan model baru.
“Agar investasi yang dikucurkan bisa ditanggung atau dijamin, mengingat dalam waktu dua sampai tiga tahun akan ada minor change atau model baru. Artinya, butuh tambahan investasi,” jelasnya.
Bebin mengatakan Indonesia juga dapat mempelajari pengalaman Malaysia dalam membangun industri kendaraan nasional. Negara tetangga tersebut telah memiliki merek otomotif nasional, yakni Proton dan Perodua.
Baca Juga: Aklamasi! Fandy Ipod Pimpin APPEKNAS, Siapkan Lompatan Besar Industri Konstruksi
Dorong Ekosistem Motor Listrik
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah mempercepat elektrifikasi sarana mobilitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8).
“Kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional,” kata Prabowo.
Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi perusahaan dalam negeri yang mampu memproduksi hingga satu juta motor listrik. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.
Prabowo mengatakan insentif tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, serta memperbesar industri motor listrik nasional.
Baca Juga: Negosiator Perdamaian Aceh Juha Christensen: Hormati Bendera GAM sebagai Sejarah
“Insentif ini adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak Indonesia,” ujarnya. (*)
Editor : M Tahang