batampos – Investasi di Batam, Kepulauan Riau, terus tumbuh dengan nilai mencapai Rp29,89 triliun hingga Semester I 2026. Namun, besarnya modal yang masuk dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal.
Guru Besar Ilmu Bisnis Internasional Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Profesor Dwi Kartika Sari, mengatakan besarnya investasi tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, perubahan tren investasi menuju sektor yang lebih padat modal, seperti data center, menjadi salah satu tantangan bagi Batam dalam menciptakan efek berantai (multiplier effect) yang lebih besar.
"Tren investasi nasional mulai ke padat modal. Artinya, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena teknologi berperan lebih besar. Contohnya investasi data center," kata Dwi kepada Batam Pos, Minggu (16/8/2026).
Berbeda dengan industri padat karya, investasi padat modal membutuhkan dana besar untuk pembangunan fasilitas, perangkat teknologi, sistem keamanan, jaringan, dan infrastruktur pendukung.
Namun, nilai investasi yang besar tersebut tidak otomatis menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.
"Karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, investasi padat modal tidak banyak multiplier effect-nya terhadap konsumsi yang biasanya dikeluarkan oleh tenaga kerja," ujarnya.
Serapan Tenaga Kerja Belum Jadi Jaminan
Investasi Batam sepanjang Semester I 2026 tercatat menyerap 40.943 tenaga kerja. Menurut Dwi, angka tersebut sebenarnya cukup positif.
Namun, dampaknya terhadap perekonomian Batam bergantung pada apakah pendapatan pekerja tersebut kembali berputar di daerah.
"Semua investasi tentu membutuhkan tenaga kerja. Investasi Batam mampu menyerap 40.943 tenaga kerja, sebenarnya itu angka yang bagus karena cukup tinggi. Namun, efeknya terhadap ekonomi hanya terasa jika semua tenaga kerja ini melakukan konsumsi di Batam," katanya.
Ia menilai dampaknya akan lebih kecil jika tenaga kerja yang terserap bukan warga lokal dan sebagian penghasilannya dikirim ke daerah asal.
"Kalau dikirim atau ditransfer ke daerah lain, misalnya karena tenaga kerjanya bukan warga lokal, maka dampak penyerapan tenaga kerja terhadap ekonomi pasti minimal," ujarnya.
Karena itu, pemerintah perlu melihat bukan hanya jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga seberapa besar pendapatan mereka berputar dalam perekonomian Batam.
UMKM Lokal Perlu Masuk Rantai Pasok
Dwi juga menyoroti masih terbatasnya keterlibatan perusahaan dan UMKM lokal dalam rantai pasok industri besar.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang mendorong investor bermitra dengan pelaku usaha lokal melalui integrasi supply chain.
Investor juga diwajibkan menyatakan kesediaan bermitra dengan usaha lokal sebagai bagian dari proses investasi. Realisasi kemitraan dipantau melalui sistem Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Namun, persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah penegakan aturan.
"Tapi lagi-lagi, pemerintah kita kurang tegas dalam menegakkan aturan," kata Dwi.
Menurutnya, investor yang tidak menjalankan kemitraan secara optimal belum mendapatkan konsekuensi yang cukup kuat. Kondisi tersebut membuat peluang UMKM lokal masuk ke rantai pasok industri belum maksimal.
Ia juga menyoroti implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai belum optimal.
"Pemerintah kita bukannya kurang pintar membuat kebijakan yang baik. Yang kurang adalah penegakannya," ujarnya.
Puluhan Tahun Industri, Efek Berantai Masih Lemah
Dwi menilai persoalan tersebut terlihat dari perjalanan industri Batam selama beberapa dekade.
Batam telah menjadi basis bagi ratusan perusahaan besar, khususnya sektor manufaktur. Namun, keberadaan perusahaan besar belum otomatis melahirkan banyak perusahaan lokal skala menengah dan kecil yang menjadi bagian kuat dalam rantai pasok industri.
"Potensi investasi baru menciptakan efek berantai di Batam masih lemah," katanya.
Ia mencontohkan industri manufaktur elektronik. Meskipun perusahaan besar telah berkembang selama puluhan tahun, jumlah perusahaan manufaktur elektronik skala menengah dan kecil yang menjadi bagian dari ekosistem industri masih relatif terbatas.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena investasi yang masuk Batam mulai bergeser dari industri padat karya menuju sektor yang lebih mengandalkan teknologi.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah pekerjaan.
"Apalagi industri manufaktur tergolong lebih padat karya dibandingkan jenis industri yang saat ini banyak masuk, yaitu data center. AI semakin mengurangi kebutuhan tenaga kerjanya," ujar Dwi.
R&D Dinilai Bisa Perbesar Dampak Investasi
Dwi mendorong pemerintah menerapkan kebijakan baru agar investasi berteknologi tinggi tetap memberikan manfaat lebih besar bagi ekonomi lokal.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah kewajiban bagi investor membangun pusat penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D).
Menurut Dwi, pola tersebut telah diterapkan di sejumlah negara seperti Singapura dan Korea Selatan.
Jika investasi data center diwajibkan membangun aktivitas R&D di Batam, peluang menciptakan pekerjaan berkeahlian tinggi dan perusahaan pendukung lokal dinilai semakin besar.
"Apabila kewajiban ini ditetapkan di Batam, efek berantai data center bisa lebih besar," katanya.
Ia juga mencontohkan kebijakan Vietnam yang mendorong investor penerima insentif pajak menggunakan jasa logistik dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan semacam itu dapat membuat investasi terhubung dengan perusahaan logistik, pemasok komponen, konsultan, hingga UMKM lokal.
Namun, seluruh kebijakan tersebut harus dibarengi penegakan yang konsisten.
"Semua kebijakan inovatif, jika tidak ditegakkan, tidak akan mengubah status quo saat ini yang memiliki efek berantai rendah," pungkasnya. (*)
Editor : Putut Ariyo