batampos - Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat pengelolaan program dana bergulir untuk memastikan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat dikembalikan sehingga kembali dimanfaatkan oleh pelaku usaha lainnya.
Hingga 26 Agustus 2026, realisasi pembiayaan dana bergulir yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam mencapai Rp2,585 miliar.
Dana tersebut telah disalurkan kepada 22 pelaku usaha mikro di berbagai sektor.
Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam, Zulfahri, mengatakan keberlanjutan program menjadi salah satu fokus utama pengelolaan dana tersebut.
Karena itu, UPTD tidak hanya melakukan pencairan pembiayaan, tetapi juga memantau pemanfaatan dana dan kemampuan penerima dalam memenuhi kewajibannya.
"Dana yang disalurkan harus benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala," ujar Zulfahri, Rabu (26/8/2026).
Dana Bergulir Bisa Diakses Usaha Mikro di Seluruh Batam
Penerima pembiayaan berasal dari berbagai jenis usaha mikro. Sektor yang mendapatkan pembiayaan antara lain perdagangan, jasa, kuliner, rumah makan, serta bidang usaha lainnya yang memenuhi persyaratan.
Program tersebut terbuka bagi pelaku usaha mikro dan koperasi di seluruh wilayah Kota Batam.
Tidak ada pembatasan berdasarkan kawasan selama calon penerima memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
"Untuk pelaku usaha mikro dan koperasi di seluruh wilayah Kota Batam, apabila memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan, tentu akan kami akomodir," katanya.
Dengan cakupan tersebut, program dana bergulir diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Pengembalian Dana Jadi Perhatian
Di samping memperluas penyaluran, UPTD juga memberikan perhatian terhadap pengembalian pembiayaan. Hal ini penting karena konsep dana bergulir mengharuskan dana yang telah dikembalikan dapat disalurkan kembali kepada penerima lainnya.
Untuk mencegah tunggakan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah, UPTD melakukan pemantauan secara berkala terhadap penerima dana.
Penerima yang mengalami tunggakan akan mendapatkan surat peringatan secara bertahap sebelum masuk ke tahapan penanganan lebih lanjut.
UPTD juga menggandeng sejumlah instansi dalam menangani pembiayaan bermasalah, termasuk Kejaksaan Negeri Batam melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Selain itu, kerja sama dilakukan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, terutama jika penyelesaian terhadap jaminan membutuhkan mekanisme pelelangan.
"Kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, memberikan surat peringatan satu hingga tiga, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Batam untuk pendampingan hukum, serta dengan KPKNL Batam terkait pelelangan jaminan apabila diperlukan," jelas Zulfahri.
Ditargetkan Terus Berputar
Penguatan tata kelola tersebut dilakukan agar dana yang telah dialokasikan pemerintah tidak berhenti pada satu penerima saja.
Dengan pengembalian pembiayaan yang berjalan baik, dana dapat kembali dihimpun dan disalurkan kepada pelaku usaha mikro lainnya yang memenuhi persyaratan.
Pemko Batam berharap mekanisme tersebut membuat program dana bergulir mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Selain menjadi akses pembiayaan, program ini diharapkan dapat membantu memperkuat usaha mikro sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Batam. (*)
Editor : Putut Ariyo