batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam mendesak pemerintah pusat segera menambah pasokan gas bagi Batam. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk menjaga kelangsungan aktivitas industri, mencegah gangguan produksi, serta memastikan pasokan listrik di kawasan industri tetap stabil.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan pembatasan pemakaian gas yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terjadi akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan (unbalance) menyusul adanya pekerjaan perawatan (maintenance) pada sumur pemasok gas.
Berdasarkan informasi yang diterima Apindo, kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026.
"Perkiraan mereka sampai Desember (2026) tahun ini," kata Rafki kepada Batam Pos, Jumat (4/9).
Sebelumnya, PGN Area Batam menjelaskan pembatasan penggunaan gas dilakukan untuk menjaga keseimbangan sistem distribusi di tengah keterbatasan pasokan dari sumber hulu. Penyesuaian tersebut bersifat sementara dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan pasokan.
Industri Berisiko Terganggu
Rafki menilai dampak pembatasan tidak terlalu dirasakan oleh perusahaan dengan konsumsi gas kecil. Namun, kondisi berbeda dialami industri yang bergantung pada pasokan gas dalam volume besar.
Menurutnya, pengurangan pasokan berpotensi mengganggu proses produksi dan meningkatkan risiko terganggunya operasional perusahaan.
"Pembatasan ini tidak begitu dirasakan oleh perusahaan yang memakai gas dalam jumlah kecil. Tapi bagi perusahaan yang membutuhkan pasokan gas besar, akan sangat terganggu," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah kawasan industri di Batam memiliki Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Wilus) yang menggunakan gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Apabila pasokan gas terus terbatas, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keandalan pasokan listrik bagi ratusan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
"Begitu juga bagi kawasan industri yang mempunyai Wilus. Tentunya berpotensi mengganggu pasokan listrik di kawasan industri," katanya.
BP Batam Sudah Ajukan Tambahan Pasokan
Rafki mengungkapkan Apindo telah berkomunikasi dengan Kepala BP Batam terkait persoalan tersebut.
Dari hasil komunikasi itu, BP Batam disebut telah mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk meminta tambahan pasokan gas bagi Batam.
"Saya sudah komunikasi dengan Kepala BP Batam, mereka sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk menambah pasokan gas di Batam," ujar Rafki.
Apindo juga akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan agar penambahan pasokan gas dapat segera direalisasikan.
Menurut Rafki, kepastian energi merupakan kebutuhan utama bagi Batam sebagai kawasan industri dan investasi. Gangguan pasokan energi tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Melalui media ini kita mengimbau kepada pemerintah pusat agar memperhatikan pasokan gas untuk Batam," katanya.
DPRD: Jangan Hanya Undang Investor
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Anggito Sianturi, menilai pemerintah tidak cukup hanya fokus menarik investasi baru tanpa memastikan kesiapan infrastruktur energi.
Menurutnya, gas merupakan bagian penting dari ekosistem investasi karena berpengaruh langsung terhadap biaya produksi, jadwal pengiriman, kontrak ekspor, hingga keputusan ekspansi perusahaan.
"Energi adalah jaminan keberlangsungan investasi, produksi, lapangan kerja, dan daya saing Kota Batam," ujar Gabriel.
Ia menjelaskan, penurunan alami produksi gas dari sejumlah lapangan di Sumatera membuat sebagian kebutuhan Batam harus dipenuhi melalui LNG. Meski terdapat rencana tambahan pasokan sekitar 30 BBTUD dari proyek WNTS-Pemping pada 2026, persoalan pasokan dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.
Sebelumnya, pembatasan penggunaan gas akibat kondisi unbalance dijadwalkan berlangsung hingga 30 September 2026. Tiga kawasan industri besar, yakni Batamindo, Panbil, dan Tunas, membutuhkan sekitar 16.800 MMBTU gas per hari untuk pembangkit listrik yang melayani sekitar 227 perusahaan.
Usulkan Batam Gas & Energy Security Task Force
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Gabriel mengusulkan pembentukan Batam Gas & Energy Security Task Force yang melibatkan pemerintah pusat, BP Batam, Pemerintah Kota Batam, PGN, Pertamina Patra Niaga, PLN Batam, pengelola kawasan industri, perusahaan utilitas, dan asosiasi pelaku usaha.
Forum tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam pengelolaan pasokan, kebutuhan energi, infrastruktur, harga, hingga mitigasi krisis.
Selain itu, ia juga mengusulkan penyusunan Batam Gas Demand-Supply Masterplan dengan proyeksi kebutuhan energi lima hingga sepuluh tahun ke depan, disertai sistem peringatan dini (early warning system) bagi industri apabila potensi defisit pasokan mulai terdeteksi.
Gabriel menilai Batam juga perlu melakukan diversifikasi sumber energi agar tidak bergantung pada satu sumber gas.
Menurutnya, gas pipa harus menjadi pasokan utama, sedangkan LNG atau CNG berfungsi sebagai cadangan untuk menjaga keberlangsungan produksi ketika terjadi gangguan pasokan.
"Batam tidak boleh hanya memiliki investment pipeline. Batam juga harus mempunyai energy pipeline yang mampu mengikuti pertumbuhan investasinya," tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian pasokan energi menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing Batam sebagai kawasan manufaktur dan ekspor.
"Yang dibutuhkan industri sesungguhnya sederhana: kepastian volume, kepastian harga, kepastian waktu, dan kepastian bahwa produksi mereka dapat terus berjalan," pungkas Gabriel.
Apindo berharap pemerintah pusat segera merealisasikan tambahan pasokan gas selama masa perawatan sumur pemasok agar gangguan sementara tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas dan menghambat iklim investasi di Batam. (*)
Editor : Putut Ariyo