batampos - Keputusan pemerintah mempertahankan harga jual Pertalite di level Rp10 ribu per liter dinilai tepat. Kebijakan tersebut dianggap penting untuk menjaga inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global.
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R. Winerungan mengatakan kenaikan harga Pertalite berpotensi memicu efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.
“Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali,” kata Robert saat dihubungi, Selasa (15/9).
Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya berdampak langsung kepada konsumen kendaraan, tetapi juga dapat mendorong kenaikan biaya transportasi dan harga berbagai kebutuhan pokok serta komoditas lainnya.
Karena itu, intervensi pemerintah melalui subsidi BBM dinilai masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
“BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat,” imbuhnya.
Harga Minyak Dunia Naik, Beban APBN Berpotensi Membesar
Di sisi lain, Robert mengakui keputusan mempertahankan harga Pertalite memiliki konsekuensi terhadap keuangan negara. Terlebih, harga minyak dunia disebut telah mencapai sekitar USD 107 per barel.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi energi dan memberikan tekanan tambahan terhadap APBN.
“Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan,” jelasnya.
Robert juga melihat tekanan ekonomi mulai memengaruhi pola konsumsi BBM masyarakat. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM dengan nilai oktan lebih tinggi, seperti Pertamax Turbo maupun BBM RON 92, disebut mulai beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masyarakat mulai melakukan penyesuaian konsumsi akibat tekanan ekonomi.
“Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik,” tukasnya.
Stabilitas Sosial dan Ekonomi Jadi Pertimbangan
Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata juga menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas.
Menurut Bonti, kebijakan harga BBM tidak hanya berkaitan dengan perhitungan ekonomi dan fiskal. Stabilitas sosial dan politik juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama ketika harga energi global mengalami tekanan.
“Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial,” kata Bonti.
Ia mengakui kebijakan mempertahankan harga Pertalite memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran pemerintah. Namun, Bonti menilai pilihan tersebut tetap tepat karena pemerintah perlu menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran,” pungkasnya. (*)
Editor : Putut Ariyo