batampos – Rencana tukar guling PT Geo Dipa Energi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) batal. Wacana yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara tersebut tidak dilanjutkan setelah tidak mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Geo Dipa Energi, Yudistian Yunis, mengatakan keputusan untuk membatalkan rencana pertukaran tersebut disampaikan pada Agustus 2026. Menurut dia, Presiden Prabowo tidak memberikan izin atas rencana tersebut.
“Di situ cara pandangnya Kementerian Keuangan, Pak Menteri dan beberapa dirjen melihat, dan akhirnya di bulan Agustus yang lalu, dan bersamaan dengan pemberitaan juga Pak Menteri sampai sampaikan bahwa tidak jadi antara Geo Dipa dengan PNM ditukar, karena tidak diberikan izin oleh Presiden. Intinya itu,” ujar Yudistian dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jumat (4/10).
Dengan batalnya rencana tersebut, Yudistian berharap Geo Dipa tetap berada di bawah Kemenkeu. Menurutnya, perusahaan energi panas bumi itu dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan ekosistem ekonomi hijau atau green economy.
“Nah, jadi ya mudah-mudahan ini tetap seperti ini, dan Geo Dipa memang bisa dijadikan alat fiskal pemerintah untuk membangun green economy itu,” ujarnya.
Yudistian mengatakan wacana pertukaran Geo Dipa dengan PNM sebenarnya telah muncul sebelum Danantara dibentuk. Geo Dipa juga disebut sempat menjadi incaran sejumlah perusahaan dan kementerian.
Menurut dia, salah satu pertimbangan munculnya wacana tersebut adalah posisi Geo Dipa sebagai perusahaan energi yang berada di bawah Kemenkeu. Kondisi itu dinilai kurang selaras dengan fungsi utama kementerian sebagai pengelola kebijakan fiskal.
“Karena dianggap itu salah kamar, kok ada energi ada di Kementerian Keuangan, kan gitu ya. Maka kayaknya sih, ini tebakan saya pribadi aja, Pak Menteri itu lihat appetite orang ke Geo Dipa kayaknya tinggi, ditukar aja sama PNM lah,” kata Yudistian.
Meski demikian, setelah Presiden Prabowo tidak memberikan izin, rencana tukar guling tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Geo Dipa pun tetap berada di bawah Kemenkeu. (*)
Editor : M Tahang