Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 502,9 triliun.
Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber utama pembiayaan utang. Hingga akhir September 2026, realisasi penerbitan SBN neto mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.
Nilai tersebut meningkat dibandingkan realisasi penerbitan SBN neto pada Januari–September 2025 yang tercatat sebesar Rp 471,4 triliun.
Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman neto mencatatkan realisasi minus Rp 3,2 triliun. Angka ini masih jauh dari target tahunan sebesar Rp 32,7 triliun.
Suahasil memastikan penarikan utang pemerintah masih sesuai dengan perencanaan kas negara dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10).
Ia menjelaskan, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas dalam menentukan strategi penarikan utang di tengah volatilitas ekonomi global.
Pemerintah juga menyesuaikan waktu dan porsi penerbitan obligasi dengan kondisi pasar agar biaya pembiayaan tetap efisien.
“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.
Adapun, berdasarkan data Kemenkeu hingga Juni 2026, outstanding utang pemerintah tercatat sebesar Rp 10.293,69 triliun atau 41,26 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Jumlah tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp 1.326,90 triliun. (*)
Editor : Cipi Ckandina