batampos — Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.293,69 triliun hingga akhir Juni 2026, setara 41,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pembiayaan utang baru hingga 30 September 2026 tercatat Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang hingga September lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp502,9 triliun.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).
Menurut dia, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas dalam menentukan strategi pembiayaan, terutama di tengah volatilitas ekonomi global. Waktu dan porsi penerbitan surat utang disesuaikan dengan kondisi pasar untuk menjaga efisiensi biaya pembiayaan.
“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.
Surat Berharga Negara Dominasi Pembiayaan Utang
Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber utama pembiayaan utang pemerintah hingga September 2026. Realisasi penerbitan SBN secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun.
Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi penerbitan SBN neto pada Januari–September 2025 yang mencapai Rp471,4 triliun.
Sebaliknya, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman neto tercatat minus Rp3,2 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target tahunan sebesar Rp32,7 triliun.
Berdasarkan posisi utang hingga akhir Juni 2026, SBN mendominasi struktur utang pemerintah dengan nilai Rp8.966,79 triliun. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman tercatat Rp1.326,90 triliun.
Defisit APBN September 2026 Capai Rp319 Triliun
Pelaksanaan APBN hingga 30 September 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB. Suahasil mengatakan, posisi tersebut masih sesuai dengan desain APBN 2026 yang menetapkan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
“Ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” kata Suahasil.
Di tengah defisit tersebut, keseimbangan primer APBN masih mencatat surplus Rp125,5 triliun.
Pendapatan Negara Tumbuh 25,5 Persen
Dari sisi pendapatan, negara mengumpulkan Rp2.341,5 triliun hingga akhir September 2026. Realisasi tersebut mencapai 74,2 persen dari target APBN dan tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.847,7 triliun atau 68,6 persen dari target, dengan pertumbuhan tahunan 21,8 persen. Nilai tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp240,1 triliun, tumbuh 8,5 persen.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau 107,2 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut tumbuh 41,7 persen secara tahunan.
Capaian PNBP yang telah melampaui target ini menjadi salah satu komponen penting dalam realisasi pendapatan negara hingga kuartal III 2026.
Belanja Negara Tumbuh 19 Persen
Realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN. Nilai tersebut meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 29,6 persen. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari target, tumbuh 33,5 persen.
Adapun belanja nonkementerian/lembaga mencapai Rp991,9 triliun atau 60,5 persen dari target, meningkat 25,7 persen secara tahunan.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN. Meski tingkat realisasinya telah mencapai lebih dari 80 persen, nilainya terkoreksi 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut menjadi gambaran pelaksanaan APBN hingga kuartal III 2026, dengan defisit yang masih berada di bawah batas defisit yang dirancang dalam APBN tahun berjalan. (*)
Editor : Putut Ariyo