batampos – Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sulit tercapai jika pemerintah tetap mempertahankan arah kebijakan yang diterapkan selama dua tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen masih terbuka. Namun, target tersebut membutuhkan kebijakan yang tepat dan kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan potensi ekonomi nasional.
“Intinya begini, untuk sampai mencapai 8 persen itu hampir-hampir impossible, kalau saya bilang pada saat sekarang. Dengan cara yang dengan melihat kacamata pada saat sekarang,” ujar Faisal dalam diskusi bertajuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Faisal menjelaskan, potensi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen harus dibedakan dari kemampuan untuk merealisasikannya. Menurut dia, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang terbentuk hingga 2029.
Ia menyoroti dua komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Keduanya memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
Konsumsi rumah tangga, menurut Faisal, menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dua periode pemerintahan sebelumnya. Namun, pertumbuhannya yang berada di kisaran 5,1 persen dinilai belum memadai untuk mendorong ekonomi tumbuh hingga 8 persen.
Hal ini mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 55 persen terhadap PDB.
Salah satu persoalan yang disorot Faisal adalah kondisi kelompok masyarakat kelas menengah. Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, kelompok tersebut dinilai terus menghadapi tekanan ekonomi dan belum sepenuhnya pulih.
Di sisi lain, intervensi pemerintah dinilai lebih banyak menjangkau masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, berbagai persoalan yang dihadapi kelompok kelas menengah dinilai belum tertangani secara memadai.
Padahal, kelas menengah memiliki peran besar dalam menopang konsumsi rumah tangga. Selama daya beli dan kondisi ekonomi kelompok tersebut belum membaik, prospek pertumbuhan konsumsi rumah tangga dinilai masih terbatas.
“Sehingga maknanya adalah prospek ke depan kalau mau bagus konsumsi rumah tangganya, ini prospeknya kurang baik karena masalah yang di tengah yang mayoritas ini belum diatasi. Jadi penyakitnya belum diatasi,” ujarnya.
Investasi Swasta Perlu Digenjot
Selain konsumsi rumah tangga, Faisal menyoroti pertumbuhan investasi yang rata-rata berada di kisaran 5,5 persen. Menurut dia, capaian tersebut masih belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati target 8 persen.
Ia menjelaskan, investasi yang tercermin dalam PMTB berasal dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor swasta.
Namun, pertumbuhan investasi saat ini dinilai lebih banyak ditopang oleh pemerintah dan BUMN, sedangkan kontribusi investasi swasta masih relatif lemah.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena investasi swasta berperan penting dalam memperluas kegiatan usaha, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat konsumsi domestik dan kinerja ekspor.
Faisal menilai peningkatan investasi yang didorong pemerintah dan BUMN perlu berjalan beriringan dengan ekspansi sektor swasta. Dengan demikian, pertumbuhan investasi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah dan aktivitas perusahaan milik negara.
“Jadi, sekarang itu terjadi lagi bahwa pertumbuhan swastanya itu sangat kecil sekali. Jadi capital expenditure growth itu hampir stagnan,” ungkapnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina