batampos – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertinggal dibandingkan Vietnam dinilai berkaitan erat dengan perbedaan strategi industrialisasi kedua negara. Vietnam dinilai lebih berhasil menarik investasi asing ke sektor manufaktur berorientasi ekspor, sedangkan perekonomian Indonesia masih banyak ditopang konsumsi domestik dan sumber daya alam.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan salah satu faktor penting di balik pertumbuhan Vietnam adalah keberhasilan negara tersebut menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) ke industri manufaktur dan pengolahan.
Vietnam juga dinilai mampu memanfaatkan diversifikasi rantai pasok global ketika banyak perusahaan mencari basis produksi alternatif di luar China. Strategi tersebut didukung percepatan investasi publik, perbaikan iklim usaha, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam skala besar.
“Kepastian regulasi dan pelayanan investasi yang relatif konsisten membuat Vietnam semakin menarik sebagai lokasi produksi. Perjanjian perdagangan yang lebih dahulu dijalankan juga memberikan akses pasar yang luas bagi produk ekspornya,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Rabu (14/10).
Menurut Yusuf, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, perbandingan kedua negara perlu mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi dan ukuran pasar.
Indonesia memiliki ukuran ekonomi yang jauh lebih besar dan pasar domestik yang lebih dalam. Pertumbuhan ekonominya juga masih banyak ditopang konsumsi masyarakat serta sektor berbasis sumber daya alam.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen di Indonesia secara nominal tetap menghasilkan tambahan nilai ekonomi yang besar.
“Persoalannya, Indonesia masih tertahan pada tahap industrialisasi yang relatif dasar, sedangkan Vietnam telah bergerak lebih jauh ke manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi,” ucapnya.
Indonesia Perlu Mempercepat Transformasi Industri
Yusuf menilai Indonesia dapat mempersempit kesenjangan dengan Vietnam apabila mampu mempercepat transformasi industri menuju sektor digital, semikonduktor, elektronik, dan bidang berbasis teknologi lainnya.
Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi khusus perlu diperluas dengan indikator keberhasilan yang terukur. Indikator tersebut mencakup realisasi investasi, peningkatan ekspor, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja formal.
Menurut dia, pemberian insentif investasi saja tidak cukup untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor. Pemerintah juga perlu mengatasi ketidakpastian hukum, hambatan birokrasi, dan tingginya biaya logistik.
“Insentif saja tidak cukup apabila masih terdapat ketidakpastian hukum, hambatan birokrasi, dan biaya logistik yang tinggi,” ungkapnya.
Reformasi industri, lanjut Yusuf, juga perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, belanja publik sebaiknya lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing ekspor, bukan semata-mata untuk stimulus jangka pendek.
Yusuf mengakui tantangan Indonesia lebih kompleks dibandingkan Vietnam. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan implementasi kebijakan yang melibatkan banyak tingkatan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri.
Namun, kondisi tersebut justru memperkuat kebutuhan akan konsistensi kebijakan dan koordinasi antarlembaga agar transformasi industri dapat berjalan lebih efektif.
“Tantangan Indonesia memang lebih kompleks karena kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan proses implementasi kebijakan yang melibatkan banyak tingkat pemerintahan. Namun, hal itu justru membuat konsistensi dan koordinasi kebijakan menjadi semakin penting,” pungkasnya. (*)
Editor : Putut Ariyo