batampos – Rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap pasar modal domestik.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan dampak perubahan klasifikasi tersebut dapat meluas, mulai dari arus dana asing, likuiditas perdagangan, volatilitas harga saham, hingga persepsi investor global terhadap risiko investasi di Indonesia.
Menurut Nafan, perubahan klasifikasi itu berpotensi mengurangi eksposur saham Indonesia dalam portofolio investor institusional internasional yang menjadikan indeks MSCI Emerging Markets sebagai acuan investasi.
“Jika terjadi penyesuaian portofolio secara serentak, tekanan jual berpotensi terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot indeks signifikan dan kepemilikan asing tinggi, termasuk sejumlah saham perbankan besar,” ujar Nafan kepada JawaPos.com, Jumat (16/10).
Ia menilai kondisi tersebut dapat meningkatkan volatilitas pasar dan memperbesar risiko koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Risiko itu berpotensi semakin besar apabila disertai pelemahan nilai tukar rupiah dan berlanjutnya arus keluar modal asing.
Meski demikian, besarnya dampak terhadap pasar modal domestik masih bergantung pada keputusan final MSCI, jadwal implementasi perubahan klasifikasi, serta kemampuan investor domestik menyerap tekanan jual.
Nafan menilai usulan perubahan status Indonesia menjadi Standalone Market, bukan Frontier Market, menunjukkan bahwa persoalan pasar saham Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kapitalisasi dan kedalaman pasar, tetapi juga kualitas tata kelola serta tingkat kelayakan investasi.
MSCI sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai transparansi struktur kepemilikan saham, tingginya konsentrasi kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya bukti penegakan aturan yang memadai.
Menurut Nafan, reformasi yang telah diumumkan otoritas Indonesia, termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham dan rencana penerapan batas minimum free float sebesar 15 persen, belum menunjukkan dampak yang konsisten dan signifikan di seluruh pasar saham.
"Investor global membutuhkan bukti bahwa struktur kepemilikan semakin transparan, free float benar-benar mencerminkan saham yang tersedia untuk diperdagangkan, manipulasi pasar ditindak secara konsisten apabila terbukti, dan mekanisme pembentukan harga berlangsung secara wajar," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa reformasi pasar modal Indonesia masih perlu diperkuat, terutama dalam hal implementasi dan hasil nyata yang dapat dirasakan pelaku pasar.
Pengumuman kebijakan dan perubahan regulasi dinilai belum cukup untuk mempertahankan kepercayaan investor institusional global apabila tidak disertai bukti perbaikan tata kelola dan integritas pasar.
Karena itu, Nafan mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta pemerintah mengambil langkah konkret dan terukur untuk menjawab kekhawatiran MSCI.
Langkah tersebut antara lain meningkatkan transparansi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial ownership), memperkuat pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan dan transaksi tidak wajar, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
“Selain itu, regulator perlu memperkuat komunikasi dengan MSCI dan investor institusional global melalui penyampaian perkembangan reformasi berbasis data, bukan hanya komitmen kebijakan,” ucapnya.
Nafan menyebut Indonesia masih memiliki waktu untuk membuktikan adanya perbaikan material sebelum proses konsultasi MSCI berakhir pada 30 April 2027. MSCI dijadwalkan mengumumkan keputusan final paling lambat pada 30 Juni 2027.
Menurutnya, upaya mempertahankan status Emerging Market tidak cukup hanya berfokus pada penahanan koreksi IHSG dalam jangka pendek. Hal yang lebih penting adalah memulihkan kepercayaan investor terhadap integritas dan kualitas pasar modal Indonesia.(*)
Editor : Cipi Ckandina