batampos – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 dinilai belum inklusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian yang hanya mencapai 0,46 persen, meski sektor tersebut menyerap 28,2 persen tenaga kerja nasional.
Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Afaqa Hudaya, mengatakan kesenjangan pertumbuhan antara ekonomi nasional dan sektor pertanian terus melebar sejak awal tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tren pelemahan di sektor pertanian.
Menurutnya, rendahnya pertumbuhan sektor tersebut membuat manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan petani dan nelayan.
“Jarak keduanya terus melebar sejak awal tahun, sehingga tersebut bukan gangguan sesaat melainkan tren yang memburuk,” ujar Afaqa dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (8/11).
Afaqa mengatakan, produktivitas pertanian juga menghadapi tekanan akibat fenomena El Niño. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Niño 2026 diperkirakan lebih kuat dibandingkan 2023, dengan kondisi kemarau lebih kering dan ketersediaan air yang lebih terbatas.
Dampaknya disebut mulai terasa sejak masa panen September. Produksi padi pada periode Oktober hingga Desember 2026 pun diproyeksikan turun 16,3 persen.
“Hujan yang terlambat membuat masa tanam dan panen ikut mundur, sehingga El Niño diperkirakan berisiko ikut menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV. Berkurangnya pasokan membuat inflasi pangan melonjak jauh dari sasaran BI, sementara inflasi inti turun,” ujarnya.
Afaqa menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga berasal dari sisi pasokan. Situasi ini sekaligus mengindikasikan daya beli masyarakat mulai tertekan.
Ia menyebut cadangan beras yang dikelola Perum Bulog sebenarnya masih besar. Namun, harga beras medium sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET).
“Karena stok terkonsentrasi di gudang pemerintah dan volume penyaluran yang masih kecil,” ucapnya.
Untuk mengantisipasi dampak El Niño, Afaqa merekomendasikan percepatan masa tanam melalui pompanisasi, perbaikan irigasi, serta penggunaan benih tahan kekeringan.
Pemerintah juga dinilai perlu meningkatkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari cadangan pemerintah, terutama ke provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi. Penyaluran tersebut perlu disertai pengawasan ketat agar tepat sasaran.
Selain itu, evaluasi HET perlu dilakukan agar kebijakan harga beras dapat menyesuaikan kondisi harga gabah di tingkat petani.
“Perlindungan bagi petani gurem, buruh tani, dan nelayan, investasi adaptasi iklim, serta hilirisasi yang ikut menyejahterakan petani,” pungkasnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina