Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus USD 2 Triliun, Ini Peran Indonesia

jpg • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 10:01 WIB
Salah satu gedung data center milik Dakota di Nongsa saat pembangunan 2025 lalu. Masifnya proyek data center yang masuk ke Kota Batam harus dibarengi penyediaan infrastruktur yang memadai, khususnya air dan listrik. Foto: wikaclt.co.id
Salah satu gedung data center milik Dakota di Nongsa saat pembangunan 2025 lalu. Masifnya proyek data center yang masuk ke Kota Batam harus dibarengi penyediaan infrastruktur yang memadai, khususnya air dan listrik. Foto: wikaclt.co.id

batampos - Pemerintah Indonesia terus memperkuat posisi dalam mendorong integrasi ekonomi digital di Asia Tenggara. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), kesepakatan regional untuk mempercepat transformasi dan mengintegrasikan ekosistem ekonomi digital negara-negara ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila, Filipina, untuk menghadiri penandatanganan ASEAN DEFA pada Sabtu (14/11). Kesepakatan yang telah dirundingkan sejak 2023 tersebut akan ditandatangani oleh 11 negara anggota ASEAN.

Airlangga mengatakan, ASEAN DEFA merupakan salah satu capaian penting Indonesia selama memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Kerangka kerja ini diharapkan menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem ekonomi digital kawasan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan kompetitif di tingkat global.

"Melalui ASEAN DEFA, kita ingin memastikan bahwa integrasi ekonomi digital kawasan dapat berjalan lebih cepat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat serta pelaku usaha," kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Menurut Airlangga, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar dengan dukungan populasi lebih dari 680 juta jiwa. Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara menyeluruh berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada 2030.

Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi digital kawasan. Laporan e-Conomy SEA 2025 mencatat, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati USD 100 miliar pada 2025.

Nilai tersebut tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Airlangga menilai, kehadiran ASEAN DEFA akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperluas pasar hingga ke negara-negara ASEAN.

Melalui kesepakatan ini, perdagangan digital lintas negara diharapkan semakin mudah. Dukungan interoperabilitas sistem pembayaran, layanan digital, serta penyederhanaan transaksi elektronik menjadi bagian penting dalam integrasi tersebut.

Selain memperluas akses pasar, ASEAN DEFA juga mencakup penguatan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, tata kelola data, serta pengembangan talenta dan inovasi digital.

Dengan dukungan tersebut, UMKM Indonesia berpeluang menjangkau konsumen di berbagai negara ASEAN tanpa hanya bergantung pada permintaan pasar domestik.

"Kita ingin UMKM Indonesia tidak hanya menjadi pemain di pasar nasional, tetapi juga mampu bersaing dan memanfaatkan peluang di pasar regional," jelas Airlangga.

 

ASEAN DEFA Perkuat Daya Saing Ekonomi Digital Indonesia

Lebih lanjut, implementasi ASEAN DEFA juga dinilai sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pemerintah berharap kesepakatan ini dapat memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat transformasi digital UMKM, serta mendorong penerapan regulasi keamanan siber dan tata kelola data yang lebih baik.

Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, ASEAN DEFA dijadwalkan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.

Indonesia selanjutnya akan mempersiapkan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan.

ASEAN DEFA juga akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.

Melalui kesepakatan ini, pemerintah berharap integrasi ekonomi digital ASEAN semakin kuat, sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, DEFA menjadi peluang untuk memperluas pasar UMKM, memperkuat daya saing pelaku usaha, serta mengukuhkan posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. (*)

Editor : Putut Ariyo
airlangga hartarto Ekonomi Digital ASEAN DEFA asean umkm