Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan ada tiga faktor utama yang membuat pencapaian target penerimaan pajak belum sepenuhnya aman.
Faktor pertama adalah target penerimaan pajak 2026 yang dinilai cukup ambisius. Dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp 1.917,9 triliun, target tahun ini menuntut pertumbuhan hampir 23 persen.
Sementara itu, proyeksi pemerintah berada di kisaran 20,5 persen. Artinya, meskipun penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh 23,2 persen secara tahunan, pencapaian target tetap menjadi tantangan.
“Dibandingkan realisasi 2025 sekitar Rp 1.917,9 triliun, target 2026 menuntut pertumbuhan hampir 23 persen, sementara outlook pemerintah sendiri kini berada di sekitar 20,5 persen. Artinya, meskipun penerimaan hingga Oktober tumbuh lebih dari 23 persen, target yang dipasang sejak awal memang sangat menantang,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Jumat (20/11).
Faktor kedua berkaitan dengan administrasi perpajakan, terutama proses transisi dan penyesuaian sistem Coretax. Menurut Yusuf, penerapan sistem tersebut sempat memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan pada awal tahun.
Adapun faktor ketiga adalah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung. Tekanan terhadap ekspor, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya biaya pendanaan turut menjadi tantangan bagi penerimaan pajak.
Yusuf juga mengingatkan agar pertumbuhan penerimaan pajak tidak dibaca secara berlebihan. Sebab, sebagian kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh penurunan restitusi pajak yang cukup dalam.
Pemerintah Kejar Rp 514 Triliun
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pada November dan Desember untuk mengejar target hingga akhir tahun.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh 23,9 persen secara tahunan.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 267,2 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 551,8 triliun.
Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerimaan negara untuk November hingga Desember mencapai Rp 590,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 514 triliun harus dipenuhi melalui sektor perpajakan.
Suahasil mengakui, mengejar penerimaan sebesar itu bukan pekerjaan mudah.
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan hampir Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujarnya.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan waktu yang tersisa, pemerintah menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menjaga keseimbangan pelaksanaan APBN hingga akhir 2026. (*)