Fadia Arafiq Hadapi Sidang Korupsi, KPK Kini Usut Dugaan TPPU

JawaPos • Dipublikasikan Kamis, 22 Oktober 2026 | 14:00 WIB
Terdakwa mantan Bupati Pekalongan periode 2021-2025 dan 2025-2030 Fadia Arafiq menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/7/2026). (Jawa Pos)
Terdakwa mantan Bupati Pekalongan periode 2021-2025 dan 2025-2030 Fadia Arafiq menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/7/2026). (Jawa Pos)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Kali ini, penyidik mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mendalami dugaan pencucian uang dari perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

Pengembangan tersebut dilakukan karena penyidik menduga terdapat aset hasil tindak pidana korupsi yang disamarkan.

“Dari perkara dugaan TPK terkait benturan kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Pekalongan, penyidik melakukan pengembangan TPPU-nya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (22/10).

Menurut Budi, sprindik untuk penyidikan dugaan TPPU tersebut diterbitkan pada Oktober 2026. Namun, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara pencucian uang tersebut.

“Belum ada penetapan tersangka,” tegas Budi.

Pengembangan penyidikan ke dugaan TPPU merupakan langkah lanjutan KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan aset yang berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.

Sementara itu, Fadia Arafiq masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang. Ia menghadapi perkara dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) dan penerimaan gratifikasi.

Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Fadia dengan pidana penjara selama lima tahun serta denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.

Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,69 miliar subsider satu tahun kurungan. Selain itu, Fadia dituntut agar hak politiknya dicabut selama lima tahun setelah menjalani masa pidana.

Perkara yang menjerat Fadia berkaitan dengan dugaan pengaturan proyek pengadaan tenaga alih daya serta penerimaan gratifikasi dalam rentang waktu 2021 hingga 2026.

Fadia diduga mengarahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya selama periode 2022 hingga 2026. Perusahaan tersebut disebut didirikan oleh Fadia dan dikelola oleh pihak keluarga.

Selain dugaan pengaturan proyek, jaksa menguraikan dakwaan terkait penerimaan gratifikasi. Fadia diduga menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD dengan total nilai mencapai Rp2,6 miliar.

Pengusutan dugaan TPPU tersebut diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang menjerat Fadia. (*)

Editor : Cipi Ckandina
Fadia Arafiq Usut tppu sidang