batampos - Pengadilan Negeri (PN) Batam menangani 56 perkara tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 34 perkara berkaitan dengan perlindungan anak. Dua perkara yang melibatkan korban berusia 16 tahun juga menjadi perhatian dalam penanganan perkara di pengadilan.
Juru Bicara PN Batam, Vabiannes Stuart Wattimena, mengatakan jumlah perkara tersebut tergolong tinggi. Hingga Jumat (23/10), pengadilan telah menerima dan menangani puluhan perkara kekerasan seksual sepanjang tahun ini.
“Total untuk sampai hari ini itu adalah 56 perkara TPKS,” kata Wattimena saat ditemui di PN Batam, Jumat (23/10).
Dari total tersebut, sebanyak 34 perkara berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, terdapat dua perkara kejahatan terhadap kesusilaan dan dua perkara yang melibatkan hubungan sesama jenis.
Wattimena menyebutkan, dua perkara terakhir masih dalam proses penanganan di pengadilan. Dalam perkara tersebut, korban diketahui masih berusia 16 tahun, sedangkan terdakwa telah menyelesaikan pendidikan sekolah.
“Yang korban ini anak masih di bawah umur, usia masih 16 tahun,” ujarnya.
Menurut Wattimena, tingginya jumlah perkara seksual yang melibatkan anak perlu menjadi perhatian bersama. Ia menilai, edukasi mengenai relasi, batasan pergaulan, dan risiko hubungan seksual pada usia anak perlu diperkuat sebagai langkah pencegahan.
Baca Juga: Tangani Ribuan Perkara, PN Batam Kekurangan Hakim
Ia mengatakan, sejumlah perkara yang ditangani pengadilan berkaitan dengan hubungan pacaran. Namun, jika melibatkan anak di bawah umur, persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai urusan pribadi atau hubungan suka sama suka. Usia korban dan ketentuan hukum tetap menjadi pertimbangan dalam proses peradilan.
Wattimena sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sejumlah perkara perlindungan anak yang ditangani PN Batam melibatkan pelajar SMP. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami kehamilan, pindah ke luar kota, atau terpaksa berhenti sekolah.
Pada 1 September lalu, Wattimena menyebut PN Batam telah menangani 29 perkara perlindungan anak. Jumlah tersebut kemudian bertambah seiring berjalannya proses penanganan perkara hingga Oktober.
Ia menilai, tingginya jumlah perkara menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang lebih serius, terutama melalui pendidikan dan pengawasan terhadap anak.
Pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua dinilai perlu berperan aktif memberikan pemahaman kepada anak mengenai batasan pergaulan, risiko hubungan seksual pada usia dini, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar ketentuan.
Wattimena sebelumnya juga mengusulkan edukasi bagi pelajar melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.
Menurut dia, sekolah tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian akademik. Pendidikan mengenai pergaulan, bahaya narkotika, dan berbagai persoalan sosial lainnya juga perlu diberikan secara berkala.
Meski demikian, Wattimena mengaku belum memeriksa data pembanding secara lengkap untuk memastikan perbandingan jumlah perkara pada 2025 dan 2026. Ia menilai jumlah perkara tahun ini sudah tergolong tinggi, meskipun data historis masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Ini yang tinggi. Tahun ini cukup tinggi,” katanya. (*)
Editor : Yofi Yuhendri