batampos – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memeriksa Brigjen Pol TK terkait dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan peran sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus yang kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, Brigjen TK saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri.
"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri," kata Isir melalui keterangan resmi, Jumat (13/11).
Isir menegaskan, sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal atau jenderal bintang satu.
"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal polisi," imbuhnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah internal Polri dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan personel dalam perkara penyadapan. Polri menyatakan penanganan kasus dilakukan tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, dalam pemaparan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap dugaan peran empat tersangka dalam kasus tersebut.
Listyo disebut-sebut berperan memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah itu diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Selain itu, Listyo diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan atau end user. Dalam materi penyidikan, peran tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Sementara itu, Irjen Pol Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri periode 2021–2026 diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center (MC) Polri.
Dalam kapasitas tersebut, Slamet diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan dari pejabat bagian monitoring kepada Listyo Sigit.
Laporan yang disampaikan disebut mencakup laporan harian dan hasil analisis.
Selanjutnya, Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi.
Eko juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Plt Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau pengintaian (surveillance).
Selain itu, Ahrie disebut diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Rangkaian dugaan peran tersebut kini menjadi bagian dari penanganan perkara oleh Bareskrim Polri. Sementara pemeriksaan terhadap Brigjen TK dilakukan melalui mekanisme internal Divpropam Polri.(*)
Editor : Cipi Ckandina