batampos - Permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak hanya masalah keterbatasan kuota di sejumlah sekolah negeri. Justru, jelang pelak-sanaan PPDB Kota Batam pada Juni nanti, sekolah swasta masih dibayangi kekurangan siswa, akibat sepi peminat karena lebih banyak yang pilih mendaftar ke sekolah negeri.
Bahkan, tidak sedikit sekolah yang kekurangan siswa tutup beroperasi. Seperti yang disampaikan anggota DPRD Batam, Muhammad Mustofa, belum lama ini. Ia menyebut, mendekati PPDB, ada kekhawatiran sekolah swasta tidak kebagian murid.
Persoalan menahun ini belum ada solusinya. Satuan pendidikan yang sepi peminat ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. ”Meskipun mereka diberikan waktu menerima siswa lebih awal, nyatanya sekolah tersebut tetap saja sepi dan akhirnya tutup beroperasi,” ucap Mustofa.
Sementara itu, pemerhati pendidikan di Batam, Riki Indrakary, menyebutkan bahwa sebenarnya persoalan sekolah swasta yang kerap kekurangan siswa adalah persoalan sederhana tapi dibuat rumit. Sebab, hampir setiap tahun tiap kali PPDB, masalah ini muncul dan tetap tidak ada yang mau menyelesaikan persoalan dasar tersebut.
Padahal, katanya, pemerataan distribusi siswa baru sangat penting dipahami. Dimana, saat ini rasio jumlah ruang kelas belajar negeri dan swasta itu berbanding yakni 35 persen negeri dan 65 persen rasio ruang kelas tersebut ada di sekolah swasta.
”Artinya apa, Dinas Pendidikan (Disdik) tidak perlu lagi membangun sekolah baru ataupun ruang kelas baru. Cukup mengoptimalkan ruang kelas yang tersedia saat ini, baik itu yang ada di sekolah negeri maupun swasta,” ujarnya.
Dan itu terbukti, lanjutnya, banyak sekolah swasta terutama yang berkonsep Islam Terpadu yang memakai sistem sekolah sehari penuh (full day school) diminati. Hanya saja, biayanya yang dinilai oleh sebagian orang cukup mahal menjadi kendala para orangtua.
”Sebenarnya itu bisa disubsidi. Dihitung saja untuk membangun sekolah baru dibutuhkan biaya sekitar Rp17 miliar, operasional satu tahun termasuk air dan listrik itu sekitar Rp2 miliar. Katakanlah Rp20 miliar satu gedung sekolah dan kalau itu kita distribusikan menjadi beasiswa bagi anak bina lingkungan dan yang tidak mampu secara keuangan, maka permasalahan swasta tak ada siswa ini tentu tidak akan terjadi lagi,” tuturnya.
Sebab, kata Riki, nantinya anak bina lingkungan dan juga mereka yang tidak mampu secara keuangan itu akan dibiayai pemerintah melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. Sebenarnya, kata dia, rencana mengenai Bosda ini sudah pernah dibahas untuk dijadikan sebuah peraturan daerah.
”Rencana Perda itu sebenarnya untuk itu, hanya saja ranperda ini ditolak oleh Wali Kota Batam saat itu,” ucapnya.
Padahal, kata Riki, kalau BOS Daerah ini bisa dijalankan maksimal, tentu ke depan tidak akan ada lagi sekolah swasta di Batam yang akan kekurangan siswa. Sebab, anak-anak bina lingkungan yang berada di sekolah swasta tersebut akan tertampung di sekolah tersebut serta dibiayai oleh daerah.
”Artinya, dengan BOS daerah ini ada timbal balik sekolah swasta kepada pemerintah. Kalau sekarang ada insentif guru swasta, pemberian isentif ini ditata ulang sehingga ada timbal balik ke pemerintah, semisal dalam menampung anak kurang mampu ataupun anak-anak bina lingkungan,” terangnya.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam itu juga menyampaikan, dana insentif guru swasta ini juga tidak kecil. Bah-kan, di masa ia masih menjabat sebagai Ketua Komisi IV di 2017, anggaran yang disalurkan pemerintah sudah mencapai Rp45 miliar, namun tetap tidak berdampak kepada pemerataan distribusi PPDB sekolah negeri maupun swasta.
Ia berharap, melalui penggunaan BOS daerah, guru swasta tetap diberikan bantuan insentif. Tapi, dalam bentuk mekanisme yang masuk ke rekening sekolah dan disalurkan ke rekening guru, sehingga nanti manajer program BOS daerah itu bisa mengaudit penggunaan dana insentif itu.
”Timbal baliknya apa, sekolah menyediakan ruang kelas mereka bagi anak bina lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu yang tidak tertampung di negeri atau yang berkeinginan di sekolah swasta tapi tidak punya biaya, pemerintah nanti yang akan mengkompensasi dalam bentuk BOS daerah,” tutupnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan, saat ini jumlah rombel yang ada di sekolah negeri sudah maksimal dengan ketersediaan ruangan dan jumlah guru.
”Ketiadaan penerimaan guru honor baik dari dana APBD daerah maupun BOS membuat kami harus memberdayakan semua pihak agar seluruh anak Batam dapat bersekolah,” ujarnya.
Satu-satunya jalan adalah dengan melibatkan swasta dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun, hal ini akan dibahas kembali dengan Wali Kota Batam.
”Intinya, jangan sampai ada anak Batam tidak bersekolah. Kami berharap kerja sama dengan seluruh orangtua dan wali murid dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya, bahwa sekolah negeri bukanlah satu-satunya pilihan dalam menyekolahkan anak-anaknya. Ada perguruan swasta yang juga berkualitas yang akan dapat menampung dan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Batam usia sekolah,” ucap Tri. (*)
Editor : Putut Ariyo