batampos- Komunitas Andalan Driver Online (Komando) bersama Koalisi Driver Online Batam (KDOB) menegaskan penolakan terhadap rencana penutupan aplikasi Maxim di Kota Batam.
Ketua Komando, Feryandi Tarigan, mengatakan penutupan salah satu aplikasi bukanlah solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan tarif dan kesejahteraan pengemudi daring. Semua aplikator, bukan hanya Maxim, telah melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri terkait ketentuan tarif untuk kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4).
“Kalau hanya menutup Maxim, itu bukan solusi, malah akan menambah masalah baru di Batam. Banyak rekan driver hanya memiliki satu akun. Kalau aplikasi ditutup, mereka kehilangan mata pencaharian," katanya, Senin (6/10).
Ia mencontohkan kasus di Kalimantan Timur, ketika kantor Maxim setempat sempat ditutup. Nasib para pengemudi justru menjadi tidak jelas dan mereka kesulitan mencari nafkah.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukan pembatasan aplikasi, melainkan regulasi yang tegas dan adil untuk semua perusahaan transportasi daring.
“Solusi terbaik adalah menghadirkan aplikasi milik negara dan membuat aturan yang jelas agar driver ojek online dan taksi online bisa sejahtera,” katanya.
Komando dan KDOB berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak para pengemudi daring, khususnya di Provinsi Kepri. Mereka juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh aplikator yang beroperasi di Indonesia agar tidak merugikan pihak pengemudi.
“Harus ada pengawasan yang jelas terhadap semua aplikasi. Jangan sampai yang dikorbankan justru para driver yang menjadi tulang punggung ekonomi digital ini,” ujar Fery. (*)
Editor : Tunggul Manurung