batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam meluruskan isu yang berkembang di tengah krisis layanan air bersih di Kota Batam. Kabar yang menyebutkan tagihan air pelanggan mengalir ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian ditegaskan tidak benar dan dinilai menyesatkan publik.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan pengelolaan air bersih di Batam saat ini dijalankan oleh PT Moya Indonesia sebagai mitra pemenang tender kegiatan operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance).
“Seluruh mekanisme pengelolaan, termasuk investasi dan pembiayaan, sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Semua ketentuannya jelas,” ujar Ariastuty, Jumat (30/1).
Ia menjelaskan, apabila terdapat investasi yang dilakukan oleh mitra, skemanya telah diatur melalui mekanisme belanja sebagaimana tertuang dalam PKS. Namun dalam praktiknya, belanja investasi memerlukan perencanaan dan perhitungan yang matang agar tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan administratif maupun temuan audit.
BP Batam, lanjutnya, membuka peluang untuk melakukan amandemen PKS guna menyelaraskan kebutuhan investasi dengan mekanisme pembiayaan yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan agar pengembangan sistem air bersih dapat berjalan tanpa hambatan regulasi.
Terkait isu tagihan air, Ariastuty menegaskan seluruh penerimaan pembayaran pelanggan masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam. “Tidak benar jika disebut tagihan air masuk ke Kemenko. Semua masuk ke PNBP BP Batam,” tegasnya.
Dari penerimaan tersebut, dilakukan mekanisme bagi hasil antara BP Batam dan mitra, baik di sektor hulu (ABH) maupun hilir (ABHi), sesuai skema yang telah disepakati dalam PKS.
Di tengah persoalan distribusi air, BP Batam bersama PT Moya juga tengah membahas penanganan 18 titik stress area atau wilayah dengan tekanan air rendah di Batam. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek yang telah dianggarkan diminta tetap dijalankan.
Sementara sembilan proyek lainnya direncanakan dapat dikerjakan oleh mitra dengan estimasi mulai tahun ini. “Namun ini masih dalam tahap diskusi dan harus dikoordinasikan dengan BPK serta BPKP,” kata Ariastuty.
Untuk jangka pendek, terutama menghadapi bulan Ramadan, BP Batam dan mitra telah menyiapkan langkah-langkah penanganan agar pasokan air bersih dapat tersalur lebih merata kepada masyarakat. (*)
Editor : M Tahang