batampos - Persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat memasukkan sejumlah perusahaan teknologi besar asal Tiongkok ke dalam daftar perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan militer Beijing.
Perusahaan yang masuk dalam daftar terbaru tersebut antara lain Alibaba Group, Baidu, BYD, Unitree Robotics, CXMT, YMTC, RoboSense, dan WuXi AppTec.
Langkah Pentagon ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian Washington terhadap teknologi yang memiliki potensi penggunaan ganda, baik untuk kepentingan sipil maupun militer.
Baca Juga: Isu Nuklir Tak Dibahas Terbuka, Pemimpin Cina dan Korea Utara Justru Soroti Kerja Sama Militer
Fokus pada Teknologi Strategis
Daftar terbaru Pentagon menggantikan versi sebelumnya yang diterbitkan pada awal 2025. Salah satu perubahan penting adalah dimasukkannya dua produsen cip memori utama Tiongkok, yakni CXMT dan YMTC, yang sebelumnya sempat dikeluarkan dari daftar.
Selain sektor semikonduktor, perhatian AS kini juga meluas ke industri teknologi masa depan seperti robotika dan kecerdasan buatan. Unitree, yang dikenal sebagai pengembang robot humanoid dan robot berkaki empat, menjadi salah satu perusahaan yang turut masuk dalam daftar tersebut.
Menariknya, pencantuman Unitree terjadi hanya beberapa hari setelah NVIDIA mengumumkan rencana kerja sama dengan perusahaan tersebut untuk pengembangan robot bagi kalangan peneliti.
Tiongkok Protes
Pemerintah Tiongkok menolak langkah Washington tersebut. Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menilai kebijakan itu bersifat diskriminatif dan secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Baca Juga: Xi Jinping dan Kim Jong Un Sepakat Perkuat Hubungan Tiongkok-Korea Utara Lewat Babak Baru Kerja Sama
Dalam pernyataannya, Beijing meminta Amerika Serikat menghentikan praktik yang dianggap merugikan perusahaan Tiongkok dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil.
Sementara itu, WuXi AppTec menyebut pencantumannya dalam daftar Pentagon sebagai "kesalahan yang jelas" dan menyatakan akan mengambil langkah untuk memperbaiki status tersebut.
Bukan Sanksi, Tetapi Berdampak Besar
Meski bukan merupakan sanksi ekonomi langsung, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perusahaan yang masuk daftar.
Berdasarkan aturan AS, mulai akhir Juni 2026 Departemen Pertahanan AS tidak diperbolehkan menjalin kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Pembelian produk dan jasa melalui pihak ketiga juga akan dibatasi mulai 2027.
Selain itu, status dalam daftar Pentagon dapat memengaruhi hubungan bisnis, investor, dan rantai pasok global yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Rivalitas AS-Tiongkok Memasuki Babak Baru
Ketua Komite Khusus DPR AS untuk Urusan Tiongkok, John Moolenaar, menyebut daftar tersebut sebagai peringatan bagi dunia usaha Amerika dan pemerintah agar lebih waspada terhadap hubungan perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan sektor pertahanan negaranya.
Sementara itu, analis dari Foundation for Defense of Democracies, Craig Singleton, menilai langkah Pentagon menunjukkan perubahan cara pandang Washington terhadap industri teknologi Tiongkok.
Menurutnya, Amerika Serikat kini tidak lagi melihat perusahaan-perusahaan tersebut sebagai entitas bisnis yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persaingan strategis yang lebih luas antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. (*)
Editor : Jamil Qasim