batampos – Perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas krisis iklim global memasuki babak baru. Jika selama ini sorotan tertuju pada gaya hidup mewah para miliarder, penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak terbesar justru berasal dari aset dan investasi yang mereka miliki.
Laporan Greenpeace yang dikutip dari The Guardian mengungkap bahwa kelompok 1 persen orang terkaya di dunia mengendalikan sekitar seperempat emisi karbon global setiap tahun melalui kepemilikan saham, perusahaan, dan berbagai investasi yang terkait dengan industri beremisi tinggi, termasuk sektor energi fosil.
Greenpeace menyebut kontribusi emisi kelompok superkaya tidak hanya berasal dari penggunaan jet pribadi, kapal pesiar, atau konsumsi barang mewah. Sebagian besar jejak karbon mereka justru berasal dari kepemilikan perusahaan dan portofolio investasi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar.Baca Juga: RSBP Batam Siagakan Layanan Jantung 24 Jam untuk Peserta JKN, Termasuk Pasang Ring Jantung
Dalam laporannya, Greenpeace memperkenalkan konsep "utang iklim" (climate debt), yakni nilai kerusakan lingkungan yang dapat dikaitkan dengan kepemilikan aset kelompok berpendapatan sangat tinggi. Berdasarkan perhitungan tersebut, kelompok orang terkaya di dunia diperkirakan menyebabkan kerugian iklim hampir 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp17.930 triliun setiap tahun.
Pemimpin Kampanye Sistem Sosial Ekonomi Greenpeace International, Clara Thompson, mengatakan ketimpangan tanggung jawab terhadap perubahan iklim semakin sulit diabaikan.
"Ketika masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup, tagihan energi yang lebih mahal, dan dampak perubahan iklim yang semakin besar, muncul pertanyaan mengapa rumah tangga biasa harus menanggung beban yang begitu besar sementara sebagian orang terkaya terus meraup keuntungan dari industri yang mendorong krisis iklim," ujarnya.
Baca Juga: Menteri P2MI Gelar Rapat Koordinasi Terkait Pekerja Migran di Malaysia
Greenpeace memperkirakan kelompok 1 persen terkaya bertanggung jawab atas sekitar 40 persen emisi berbasis kepemilikan. Dari jumlah itu, kelompok 0,1 persen terkaya menyumbang sekitar 17 persen, sementara kelompok 0,01 persen terkaya menyumbang sekitar 9 persen emisi.
Sebaliknya, separuh populasi dunia dengan tingkat kekayaan terendah hanya menghasilkan sekitar 3 persen emisi berbasis kepemilikan.
Menurut Greenpeace, seseorang masuk kategori 1 persen terkaya apabila memiliki kekayaan lebih dari 2 juta dolar AS. Sementara kelompok 0,01 persen terkaya merupakan individu dengan kekayaan di atas 38 juta dolar AS.
Thompson menilai kebijakan iklim selama ini terlalu berfokus pada perilaku konsumsi masyarakat, padahal kepemilikan aset dan investasi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap emisi global.
"Ini bukan hanya soal jet pribadi dan gaya hidup mewah. Dalam persoalan polusi yang dihasilkan kaum ultra-kaya, kepemilikan bahkan lebih penting daripada konsumsi. Sebagian besar emisi terkait dengan aset dan investasi yang intensif karbon," katanya.
Karena itu, Greenpeace mengusulkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk pajak kekayaan, untuk membantu mengurangi ketimpangan sekaligus mendukung pendanaan aksi iklim global.
Laporan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pembiayaan industri bahan bakar fosil. Data terpisah menunjukkan bank-bank besar dan investor global masih mengalirkan sekitar 900 miliar dolar AS ke sektor energi fosil sepanjang tahun lalu, meskipun banyak di antaranya telah berkomitmen mengurangi dukungan terhadap industri tersebut.
Temuan ini memperluas perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menanggung biaya penanganan perubahan iklim. Fokusnya kini tidak hanya pada pola konsumsi individu, tetapi juga pada struktur kepemilikan modal yang dinilai turut menentukan arah emisi karbon dan masa depan transisi menuju ekonomi rendah emisi. (*)
Editor : Jamil Qasim