batampos – Mayoritas warga Swiss menolak usulan pembatasan jumlah penduduk hingga maksimal 10 juta jiwa pada referendum nasional yang digelar Minggu (14/6).
Berdasarkan hasil sementara resmi yang dirilis Dewan Federal Swiss, sebanyak 54,79 persen pemilih menolak proposal tersebut, sementara 45,21 persen mendukung. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 58,86 persen.
Usulan tersebut didorong oleh Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan. Mereka menginginkan jumlah penduduk tetap Swiss dibatasi maksimal 10 juta orang hingga tahun 2050.
Baca Juga: Malam Ini. Pemko Batam Gelar Tablig Akbar 1 Muharram 1448 H
Pendukung usulan beralasan pertumbuhan penduduk yang pesat telah meningkatkan tekanan terhadap sektor perumahan, transportasi, dan layanan publik. Mereka juga menilai migrasi perlu dibatasi untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.
Namun pemerintah dan parlemen Swiss sebelumnya telah meminta masyarakat menolak proposal tersebut. Menurut mereka, migrasi masih dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi serta sistem jaminan sosial negara.
Pemerintah juga memperingatkan bahwa pembatasan populasi dapat memaksa Swiss mengakhiri kesepakatan kebebasan bergerak dengan Uni Eropa, yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua pihak.
Baca Juga: Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Rampung, Selat Hormuz Dibuka Kembali
Penolakan paling kuat datang dari wilayah berbahasa Prancis seperti Jenewa, Vaud, Neuchatel, dan Jura, di mana lebih dari 60 persen pemilih memilih menolak usulan tersebut.
Saat ini, jumlah penduduk Swiss diperkirakan mencapai sekitar 9,1 juta jiwa.
Setujui Perubahan Aturan Dinas Sipil
Dalam referendum yang sama, warga Swiss justru menyetujui perubahan Undang-Undang Dinas Sipil Federal yang bertujuan membatasi perpindahan warga dari dinas militer ke dinas sipil.
Usulan tersebut mendapat dukungan 52,46 persen pemilih dan ditolak 47,54 persen. Tingkat partisipasi tercatat sebesar 58,26 persen.
Pendukung perubahan aturan menilai langkah itu penting untuk menjaga jumlah personel militer di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan di Eropa. Sementara kelompok penentang khawatir akses terhadap dinas sipil akan menjadi lebih sulit bagi warga yang tidak ingin menjalani wajib militer.
Hasil referendum ini menunjukkan mayoritas warga Swiss masih mendukung kebijakan migrasi yang relatif terbuka, namun pada saat yang sama ingin mempertahankan kesiapan pertahanan nasional melalui penguatan sistem dinas militer. (*)
Editor : Jamil Qasim