batampos – Pengaruh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sekutunya di Timur Tengah mulai dipertanyakan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana perdamaian 15 poin yang didukung Washington untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Penolakan tersebut dinilai menjadi tantangan bagi kemampuan Trump dalam mengendalikan dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah. Sejumlah diplomat serta pihak yang memahami strategi Amerika Serikat di kawasan menilai sikap Netanyahu menunjukkan Washington belum tentu memiliki pengaruh yang cukup, atau belum menunjukkan kemauan politik untuk menggunakannya.
Situasi ini tidak hanya berpotensi menghambat rencana perdamaian Gaza, tetapi juga dapat memengaruhi posisi Trump dalam menghadapi persoalan lain di kawasan, termasuk konflik dengan Iran dan ketegangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.
Netanyahu sebelumnya secara terbuka menolak peta jalan yang didukung Gedung Putih. Ia menegaskan Israel menginginkan Hamas benar-benar melucuti senjata sebelum pasukan Israel bersedia menarik diri dari Gaza.
Sikap tersebut menjadi tantangan bagi Board of Peace, lembaga yang beranggotakan 27 negara dan dibentuk sebagai bagian dari inisiatif Trump untuk mengakhiri perang Israel-Hamas.
Seorang diplomat Arab yang memahami kebijakan AS di Timur Tengah menilai penolakan Netanyahu dapat membawa konsekuensi panjang terhadap stabilitas kawasan.
"Penolakan Netanyahu terhadap rencana perdamaian membawa implikasi signifikan bagi stabilitas regional jangka panjang dan keamanan Israel," ujarnya seperti dikutip Politico.
Menurutnya, Trump masih menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap Netanyahu. Namun, Washington perlu menunjukkan kemauan politik apabila ingin mendorong pemerintah Israel mempertimbangkan kembali sikapnya.
Kondisi tersebut juga membuat negara-negara Arab dan kawasan berada dalam posisi sulit. Mereka harus menyeimbangkan kepentingan masing-masing di tengah ketidakpastian arah diplomasi AS dan Israel.
Efektivitas Board of Peace Dipertanyakan
Penolakan Israel juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas Board of Peace. Robert Jordan, mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi pada era Presiden George W. Bush, menilai lembaga tersebut sejak awal belum terlihat sebagai alternatif yang kuat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Ini tidak pernah tampak sebagai pengganti PBB yang berbasis luas dan sangat layak," kata Jordan.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin rumit akibat dinamika politik di Israel.
Meski demikian, pihak Board of Peace membantah proses perdamaian telah terhenti. Seorang pejabat organisasi menyatakan berbagai pekerjaan di lapangan masih berlangsung, termasuk persiapan fasilitas logistik untuk mendukung ratusan personel pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan ditempatkan di Gaza.
Pejabat tersebut menegaskan peta jalan yang dibahas merupakan kesepakatan antara Board of Peace dan Hamas, sementara pembicaraan dengan Israel masih berlangsung secara terpisah.
Israel, kata dia, tidak diminta mengambil langkah yang tidak dapat dibatalkan sebelum terdapat perkembangan dan langkah yang dapat diverifikasi di lapangan.
Trump Belum Konfrontasi dengan Netanyahu
Di tengah penolakan tersebut, Trump sejauh ini memilih tidak terlibat dalam perselisihan terbuka dengan Netanyahu.
Ketika ditanya mengenai sikap Israel, Trump justru menyatakan masih memiliki hubungan baik dengan Netanyahu. Gedung Putih juga belum memberikan pernyataan lebih jauh mengenai penolakan Israel terhadap rencana perdamaian tersebut.
Seorang pejabat pemerintahan Trump yang memahami persoalan tersebut mengatakan Washington tidak melihat sikap Netanyahu sebagai sesuatu yang otomatis menggagalkan proses perdamaian.
Menurut pejabat itu, posisi Netanyahu lebih berkaitan dengan kepentingan politik dalam negeri Israel.
Namun, seorang diplomat Barat yang memahami kebijakan Timur Tengah menilai penolakan tersebut menjadi sinyal bahwa strategi Washington terhadap Israel perlu dievaluasi.
Menurutnya, terlalu mengakomodasi posisi Israel justru berpotensi mendorong tuntutan yang semakin keras.
"Penolakan terbaru ini sekali lagi menunjukkan bahwa menenangkan Israel hanya mengarah pada tuntutan yang lebih maksimal," ujarnya.
Ia menilai situasi tersebut belum tentu mengakhiri Board of Peace, tetapi kembali memperlihatkan bahwa Israel masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan solusi dua negara.
Jika Washington tidak mampu mendorong Israel mengikuti kerangka perdamaian yang telah disusun, negara-negara lain di Timur Tengah berpotensi mempertanyakan seberapa besar pengaruh Trump terhadap sekutu terdekat AS.
Situasi tersebut menjadi ujian penting bagi diplomasi Trump, terutama ketika pemerintahannya berupaya mempertahankan pengaruh AS sekaligus mendorong penyelesaian konflik yang telah berlangsung panjang di kawasan Timur Tengah. (*)
Editor : Jamil Qasim