batampos – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang didukung Amerika Serikat (AS) sepakat membentuk dua kelompok kerja untuk membahas pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Jalur Gaza.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Netanyahu, utusan sekaligus menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, serta Direktur Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov di Israel, Senin (17/8/2026).
Kantor Netanyahu menyebut pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana mendalam dan konstruktif.
"Perdana Menteri dan Dewan Perdamaian melakukan diskusi yang mendalam dan konstruktif. Disepakati untuk membentuk dua kelompok kerja," demikian pernyataan kantor Netanyahu melalui akun X, dikutip Antara, Selasa (18/8).
Kelompok kerja pertama akan berfokus pada pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza. Israel dan Dewan Perdamaian menargetkan proses tersebut segera dimulai dan diselesaikan sebelum pembangunan kembali Gaza dilakukan.
Sementara kelompok kerja kedua akan menangani persoalan sanitasi, penyediaan air bersih, serta berbagai masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi warga Gaza dan dinilai turut berdampak terhadap Israel.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga disebut hadir dalam pertemuan tersebut.
AS Dorong Demiliterisasi Sebelum Rekonstruksi
Jared Kushner mengatakan pertemuan dengan Netanyahu yang berlangsung hampir empat jam berjalan "sangat, sangat baik". Menurutnya, kedua pihak membahas sejumlah kesalahpahaman terkait peta jalan perdamaian Gaza.
"Saya kira ada beberapa kekhawatiran yang valid yang mereka sampaikan dan berhasil mereka atasi," kata Kushner kepada Fox News.
Kushner menegaskan AS tidak akan mengizinkan proses rekonstruksi Gaza berjalan sebelum demiliterisasi wilayah tersebut dilakukan.
Dia juga mengatakan AS tidak akan membatasi hak Israel untuk membela diri dari ancaman yang dianggap segera membahayakan.
Kushner memperkirakan proses penghapusan senjata dan penanganan jaringan terowongan dapat mulai dilakukan dalam waktu sekitar 30 hari. Perkembangan yang lebih signifikan, kata dia, diharapkan terlihat dalam 60 hingga 90 hari berikutnya.
Ia menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai situasi yang saling menguntungkan. Jika Hamas memenuhi komitmennya, ancaman keamanan terhadap Israel dinilai dapat dikurangi secara signifikan.
Namun, jika Hamas tidak memenuhi kesepakatan, Kushner mengatakan Israel berpotensi memperoleh dukungan lebih besar dari AS dan pihak lainnya untuk melanjutkan upaya tersebut.
AS Beri Kesempatan Hamas Buktikan Komitmen
Pertemuan Netanyahu dan Kushner berlangsung setelah Kushner bersama Mladenov dan Blair melakukan kunjungan ke Kairo, Mesir, pada Minggu (16/8). Mereka membahas isu serupa dengan sejumlah pejabat Hamas.
Kushner mengakui masih terdapat persoalan kepercayaan terhadap Hamas. Menurutnya, meskipun kelompok tersebut menyampaikan komitmen yang sesuai dengan rencana perdamaian, AS tetap akan melihat tindakan nyata yang dilakukan di lapangan.
Pemerintah AS, kata Kushner, akan memberikan kesempatan kepada Hamas untuk membuktikan komitmennya melalui tindakan dan langkah konkret.
Situasi Gaza Masih Memprihatinkan
Rencana demiliterisasi tersebut berlangsung di tengah situasi kemanusiaan yang masih berat di Jalur Gaza.
Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, sejak Israel melancarkan operasi militer di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.000 lainnya terluka.
Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025 sebagai bagian dari fase pertama rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden Donald Trump, serangan masih dilaporkan terjadi di wilayah Palestina tersebut.
Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 1.260 orang tewas dan lebih dari 4.100 lainnya terluka sejak gencatan senjata tersebut berlaku.
Fase kedua rencana perdamaian Trump mencakup pengalihan pemerintahan Gaza kepada komite teknokrat Palestina, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta penempatan senjata di bawah pengawasan internasional.
Israel juga diperkirakan melakukan penarikan pasukan secara bertahap dari Jalur Gaza. Langkah tersebut diharapkan membuka jalan bagi dimulainya proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik. (*)
Editor : Jamil Qasim