batampos – Kekhawatiran publik terhadap kondisi fiskal Jepang meningkat di tengah kebijakan pemerintah yang menurunkan sementara pajak konsumsi untuk meredam dampak inflasi. Survei terbaru Kyodo News menunjukkan mayoritas warga menilai langkah tersebut berpotensi memperburuk kesehatan keuangan negara.
Berdasarkan jajak pendapat yang dirilis Minggu (23/8), sebanyak 71,7 persen responden mengaku khawatir atau memiliki kekhawatiran tertentu terhadap memburuknya kondisi fiskal Jepang.
Survei yang dilakukan melalui telepon pada Sabtu dan Minggu itu juga mencatat tingkat persetujuan terhadap Kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi turun menjadi 50,2 persen, atau merosot 3,5 poin persentase dibandingkan survei Juli. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri pada tahun lalu.
Sementara itu, tingkat ketidaksetujuan terhadap kabinet naik tipis menjadi 33,9 persen.
Meski tingkat dukungan masih berada di atas 50 persen, hasil survei tersebut mengindikasikan mulai melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Takaichi.
Penurunan Pajak Konsumsi Picu Kekhawatiran Fiskal
Salah satu kebijakan utama pemerintahan Takaichi adalah menurunkan sementara tarif pajak konsumsi untuk makanan dan minuman menjadi 1 persen dari sebelumnya 8 persen.
Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban rumah tangga yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat pelemahan nilai tukar yen serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Namun, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal. Sebanyak 71,7 persen responden menyatakan khawatir apabila pemerintah tetap menjalankan kebijakan pemangkasan pajak tersebut.
Di sisi lain, kebijakan fiskal ekspansif yang ditempuh Takaichi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor strategis turut berkontribusi terhadap kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang, sementara nilai tukar yen masih berada dalam tekanan.
Jepang sendiri saat ini memiliki salah satu tingkat utang publik dan kondisi fiskal terburuk di antara negara-negara maju.
Mayoritas Tolak Politikus Terkait Skandal Masuk Kabinet
Survei Kyodo juga menunjukkan mayoritas responden menolak kemungkinan penunjukan anggota parlemen yang pernah dikaitkan dengan skandal penggelapan dana ke posisi penting apabila Takaichi melakukan perombakan kabinet maupun struktur kepemimpinan partai.
Sebanyak 73,8 persen responden menyatakan tidak setuju dengan langkah tersebut.
Sikap Takaichi soal Perang Dunia II Masih Memicu Perdebatan
Selain isu ekonomi, survei juga mengukur respons publik terhadap pidato Perdana Menteri Sanae Takaichi pada peringatan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, 15 Agustus lalu.
Sebanyak 47,8 persen responden mendukung keputusan Takaichi menghilangkan kata "penyesalan" dalam pidatonya, sementara 42,6 persen menyatakan tidak setuju.
Sikap tersebut berbeda dengan pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang tahun lalu menjadi perdana menteri Jepang pertama dalam 13 tahun yang kembali menggunakan kata "penyesalan" dalam pidato peringatan perang.
Takaichi juga memilih tidak mengunjungi Kuil Yasukuni di Tokyo pada hari peringatan tersebut. Kuil tersebut selama ini menjadi kontroversi karena turut menghormati sejumlah penjahat perang Jepang, sehingga sering dikritik oleh Tiongkok dan Korea Selatan.
Meski tidak datang langsung, Takaichi melakukan penghormatan dari luar kawasan kuil dengan membungkuk dua kali, bertepuk tangan dua kali, lalu kembali membungkuk sesuai tradisi Shinto.
Survei menunjukkan 44 persen responden mendukung tindakan tersebut, sedangkan 26,7 persen menilai Takaichi seharusnya mengunjungi Kuil Yasukuni secara langsung. Sementara 22,1 persen lainnya berpendapat ia seharusnya tidak memberikan penghormatan sama sekali. (*)
Editor : Putut Ariyo