Sebuah lembaga kajian ekonomi kini mendesak pemerintah Inggris menyiapkan pajak kendaraan swakemudi sejak dini. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengantisipasi dampak kehilangan pekerjaan, kemacetan, sekaligus penurunan penerimaan negara.
Dilansir The Guardian, Senin (14/9/2026), Centre for British Progress, lembaga kajian nonpartisan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, menilai pungutan terhadap kendaraan otonom perlu diberlakukan sebelum teknologi tersebut digunakan secara luas.
Robotaxi baru mulai beroperasi di jalanan London bulan ini. Sementara itu, proyeksi pemerintah memperkirakan hingga 40 persen mobil yang terjual dapat memiliki kemampuan swakemudi pada pertengahan dekade berikutnya.
Menurut laporan Centre for British Progress, adopsi kendaraan otonom secara luas berpotensi mengancam ratusan ribu pekerjaan pengemudi taksi dan kendaraan sewaan.
Saat ini Inggris memiliki sekitar 417.000 pengemudi taksi dan kendaraan sewaan, termasuk 121.000 orang di London.
Laporan tersebut mengakui kendaraan otonom berpotensi memberikan manfaat keselamatan serta menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian berbeda. Namun, lembaga itu memperingatkan bahwa penggunaan kendaraan swakemudi pada akhirnya dapat membuat sebagian besar pekerjaan pengemudi tidak lagi diperlukan.
Kendaraan Otonom Berpotensi Perparah Kemacetan
Departemen Transportasi Inggris memperkirakan kendaraan dengan kemampuan otomatisasi tinggi dapat meningkatkan jarak tempuh di jalan hingga 24 persen pada 2050.
Peningkatan tersebut berpotensi memperparah kemacetan dan memperlambat lalu lintas. Kondisi serupa disebut telah terlihat dalam operasi robotaxi Waymo di California, ketika hampir separuh jarak perjalanan kendaraan berlangsung tanpa membawa penumpang.
Karena itu, Centre for British Progress mengusulkan pungutan kendaraan otonom sebelum jumlahnya berkembang secara signifikan.
Lembaga tersebut menilai pengenaan pajak akan lebih mudah dilakukan ketika jumlah pemilik kendaraan otonom masih terbatas. Ketika kelompok pemiliknya sudah terbentuk dalam jumlah besar, kebijakan tersebut diperkirakan akan lebih sulit diterapkan secara politik.
Dengan biaya sosial kemacetan sekitar 88 pence atau Rp20.970 per mil, pungutan tersebut diproyeksikan berpotensi menghasilkan hingga GBP47 miliar atau sekitar Rp1.120 triliun per tahun pada 2050. Perhitungan tersebut menggunakan kurs £1 senilai Rp23.830.
Pajak Juga untuk Antisipasi Hilangnya Penerimaan Negara
Usulan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemacetan dan lapangan kerja, tetapi juga persoalan fiskal pemerintah Inggris.
Pajak bahan bakar saat ini menghasilkan sekitar GBP27 miliar atau Rp643,4 triliun per tahun. Namun, penerimaannya diproyeksikan menyusut seiring peralihan masyarakat menuju kendaraan listrik.
David Lawrence, salah satu penulis laporan, mengatakan pengalaman Inggris menerapkan pajak bahan bakar sejak 1909 menunjukkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan pungutan sebelum penggunaan kendaraan meluas.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar pemerintah tidak menghadapi penolakan politik ketika jumlah pengguna kendaraan otonom sudah besar.
“Menurut kami, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya,” ujarnya.
Lawrence menilai dampak kebijakan tersebut bahkan dapat terasa sebelum penerimaan pajak benar-benar terkumpul.
“Bahkan jika penerimaan pajak baru mencapai puncaknya pada 2050, hal itu tetap akan memengaruhi imbal hasil obligasi pemerintah 30 tahun saat ini,” katanya.
Menurut Lawrence, kebijakan tersebut dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah dalam waktu dekat meski penerimaan pajaknya baru diperkirakan meningkat secara signifikan beberapa dekade mendatang.
Wayve Tolak Pajak Sektoral
Sementara itu, Wayve, perusahaan asal Inggris yang mengembangkan teknologi kendaraan otonom, menolak gagasan pengenaan pajak sektoral pada tahap awal.
Wakil Presiden Global Affairs and Assurance Wayve, Sarah Gates, menyebut kendaraan otonom sebagai peluang pertumbuhan besar bagi Inggris sekaligus bagian dari industri yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi negara tersebut.
Pasar global kendaraan otonom diperkirakan bernilai GBP700 miliar atau sekitar Rp16.681 triliun.
Gates memperingatkan bahwa pengenaan pajak sektoral pada tahap awal dapat menghambat agenda pertumbuhan pemerintah.
“Pajak sektoral pada tahap awal ini akan merusak agenda pertumbuhan pemerintah dan mengirimkan sinyal yang benar-benar keliru: Inggris akan menghukum inovatornya yang paling menjanjikan, alih-alih memberi mereka kondisi untuk berkembang dan berhasil,” ujarnya.
Pemerintah Sebut Kendaraan Otonom Peluang Transformatif
Pemerintah Inggris sendiri menyebut kendaraan otonom sebagai “peluang transformatif”.
Teknologi tersebut dinilai berpotensi membawa teknologi mutakhir ke jalan raya Inggris, menciptakan ribuan lapangan kerja, serta menghasilkan miliaran pound bagi perekonomian pada 2035.
Uber, yang bersama Wayve telah menjalankan layanan kendaraan otonom secara terbatas di London, tidak memberikan komentar terkait usulan pungutan tersebut.
Di sisi lain, serikat pekerja GMB yang mewakili pengemudi taksi dan kendaraan sewaan menilai pengenaan pajak saja tidak cukup untuk menghadapi dampak otomatisasi.
Simon Rush dari GMB mengatakan kendaraan tanpa pengemudi mengancam mata pencaharian pengemudi kendaraan sewaan serta bisnis yang bergantung pada sektor tersebut.
GMB meminta pemerintah, Transport for London, dan operator kendaraan otonom menyiapkan program pelatihan ulang serta membantu pengemudi beralih ke pekerjaan lain.
Menurut Rush, pungutan terhadap kendaraan otonom memang dapat membantu mengurangi dampak ekonomi, tetapi pemerintah perlu menyiapkan lebih banyak kebijakan konkret.(*)
Editor : Cipi Ckandina