batampos – Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan mendesak Korea Utara kembali ke meja dialog, meskipun Pyongyang belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan program nuklirnya.
Ketiga negara juga menegaskan komitmen untuk menghadapi praktik yang mereka sebut sebagai “paksaan ekonomi”, yang secara tersirat merujuk pada kebijakan Tiongkok.
Dilansir dari Kyodo, Selasa (22/9), seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun melalui pernyataan bersama setelah pertemuan di New York, Amerika Serikat.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit itu digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketiga menteri menegaskan kembali “komitmen teguh” untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Utara secara menyeluruh.
Korea Utara selama ini berupaya mendapatkan pengakuan sebagai negara pemilik senjata nuklir. Pyongyang bahkan menjadikan pengakuan atas status tersebut sebagai salah satu prasyarat untuk melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump, ketika kembali membuka pendekatan diplomatik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan lalu, menyebut negara tersebut memiliki setidaknya “57 senjata nuklir yang sangat kuat”.
Namun, pemerintahan Trump, Jepang, dan Korea Selatan tetap menolak memberikan pengakuan terhadap status Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir.
Tegaskan Penolakan terhadap Perubahan Status Taiwan
Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri luar negeri juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Mereka menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mengubah status quo secara sepihak.
Dalam bidang keamanan ekonomi, ketiganya menyatakan tekad menghadapi praktik yang menimbulkan “kelebihan kapasitas yang merugikan dan distorsi pasar”.
Pernyataan tersebut juga mencakup pembatasan ekspor sepihak yang dinilai dapat mengganggu rantai pasok, meskipun Tiongkok tidak disebutkan secara langsung.
Jepang, AS, dan Korea Selatan sepakat meningkatkan koordinasi trilateral di bidang-bidang strategis ekonomi, termasuk energi, mineral kritis, dan kecerdasan buatan (AI).
Pertemuan tersebut berlangsung menjelang kedatangan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Washington pada Rabu (23/9). Xi dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari.
Dalam beberapa hari menjelang rangkaian pertemuan tingkat tinggi di New York dalam agenda tahunan PBB, Korea Utara yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok dan Rusia kembali melakukan uji tembak sejumlah rudal balistik ke arah Laut Jepang.
Aktivitas militer Tiongkok yang meningkat di dalam dan sekitar Selat Taiwan juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi konflik regional yang lebih luas yang dapat melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya.
Isu Taiwan dan Korea Utara Berpotensi Dibahas Xi dan Trump
Xi dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pada Kamis (24/9). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin diperkirakan membahas Taiwan dan Korea Utara, selain perdagangan, keamanan AI, serta sejumlah isu penting lainnya dalam hubungan AS dan Tiongkok.
Sehari sebelum rencana pertemuan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Trump di New York, Motegi juga mengadakan pertemuan empat mata dengan Rubio.
Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, keduanya membahas perkembangan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk “berbagai persoalan terkait Tiongkok”.
Motegi dan Rubio turut membahas situasi di Iran. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan Motegi menekankan pentingnya pelayaran yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz tanpa adanya biaya tambahan. (*)
Editor : Cipi Ckandina