batampos - Iran menawarkan membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari apabila Amerika Serikat (AS) lebih dulu mengambil langkah untuk meredakan tekanan militer. Tawaran tersebut disampaikan seorang pejabat senior Iran kepada Kyodo News, Selasa (22/9), di tengah upaya Teheran membuka kembali jalur perundingan dengan Washington.
Pejabat tersebut mengatakan tawaran itu telah disampaikan melalui pihak mediator. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk itikad baik Iran untuk memulai kembali perundingan dengan AS sekaligus mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat mengakhiri permusuhan kedua negara secara permanen.
Perkembangan itu muncul ketika para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk menghadiri Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Iran berencana memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara yang selama ini berperan sebagai mediator dalam konflik dengan AS.
Meski demikian, pejabat Iran tersebut memastikan tidak akan ada pertemuan antara Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela agenda PBB.
Iran masih melihat peluang tercapainya kesepakatan melalui jalur diplomasi.
“Masih ada kemungkinan suatu kesepakatan dapat tercapai,” katanya.
Pejabat tersebut juga meminta Washington menunjukkan keseriusan dan komitmen apabila ingin proses diplomasi kembali berjalan.
Tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz muncul setelah jalur pelayaran strategis tersebut mengalami penurunan tajam dalam lalu lintas kapal sejak konflik pecah. Data pelayaran yang dikutip Reuters menunjukkan hanya 17 kapal komoditas yang melintas pada akhir pekan 19-20 September, turun dari 37 kapal pada akhir pekan sebelumnya.
AS Sebut Pintu Perundingan Masih Terbuka
Dari Washington, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan pintu perundingan tetap terbuka bagi Iran untuk kembali ke meja diplomasi.
Waltz menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Al-Monitor Live di New York, Minggu (20/9), di sela-sela Sidang Umum PBB. Dia mengatakan pemerintahan Trump meyakini waktu berada di pihak AS dalam konflik dengan Iran yang dimulai pada 28 Februari.
“Saya yakin memang demikian,” kata Waltz ketika ditanya mengenai keyakinan AS bahwa waktu berpihak kepada Washington.
Waltz kembali menegaskan bahwa AS membuka peluang bagi Iran untuk kembali berunding. Dia juga membantah laporan bahwa Teheran menjadikan pencabutan sanksi AS dan pembayaran ganti rugi sebagai syarat untuk memulai kembali pembicaraan.
“Rezim Iran saat ini berada di titik terlemahnya sejak 1979 dan kondisinya semakin melemah,” kata Waltz, merujuk pada tekanan ekonomi dan pelemahan mata uang Iran.
“Mereka akan kembali (ke meja perundingan), yang saya harap berlangsung secara damai dan diplomatis,” lanjutnya.
Pernyataan Waltz disampaikan ketika jalur diplomasi Iran-AS masih menghadapi kebuntuan. Reuters sebelumnya melaporkan Iran tetap mengaitkan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan pemenuhan sejumlah tuntutan, sementara pemerintahan Trump menolak sejumlah persyaratan tersebut.
Iran Akan Jual Kapal AS dan Israel yang Disita
Di tengah upaya membuka kembali jalur diplomasi, Iran juga menyatakan kapal-kapal komersial yang terkait dengan AS dan Israel dan telah disita selama perang di Selat Hormuz serta Teluk akan dijual.
Hasil penjualan kapal tersebut, menurut pejabat Iran, akan digunakan untuk membantu individu dan keluarga yang terdampak konflik.
Kepala Pusat Pengacara pada lembaga kehakiman Iran, Hassan Abdollianpour, mengatakan sejumlah kapal AS dan Israel telah disita di Selat Hormuz dan Teluk berdasarkan putusan pengadilan, menurut kantor berita Mizan.
“Hasil penjualan kapal-kapal tersebut akan digunakan untuk membantu individu dan keluarga yang terdampak perang,” kata Abdollianpour.
Dia menambahkan, para ahli mulai melakukan penilaian terhadap kerusakan akibat serangan AS di Provinsi Hormozgan, Iran bagian selatan, dan wilayah sekitarnya.
Selat Hormuz Jadi Titik Penting Konflik
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran menyatakan serangan tersebut menewaskan ribuan orang. Iran kemudian merespons dengan serangan rudal dan pesawat nirawak ke sejumlah wilayah di kawasan.
Selat Hormuz kemudian menjadi salah satu titik penting dalam konflik tersebut. Sebelum perang, jalur laut itu menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia dan biasanya dilalui sekitar 125 kapal komersial berukuran besar setiap hari, termasuk kapal tanker, pengangkut gas, kapal curah, dan kapal kontainer.
Penurunan lalu lintas di Selat Hormuz berpotensi memengaruhi distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk ke pasar global. Reuters menyebut jalur tersebut sebelumnya menjadi jalur bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
AS Bahas Rencana Gaza dan Abraham Accords
Selain konflik Iran, Waltz dalam kesempatan yang sama membahas kebijakan AS terkait Gaza. Dia menggambarkan pendekatan pemerintahan Trump sebagai bentuk “multilateralisme baru”.
Waltz mengatakan pembicaraan dengan Israel mengenai pelaksanaan rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza dapat dilanjutkan setelah pemilu parlemen Israel pada 27 Oktober.
Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina, rekonstruksi Gaza, serta pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Namun, pembicaraan mengenai pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel masih menghadapi kebuntuan.
Waltz juga mengatakan terdapat sejumlah negara yang disebutnya sebagai “calon anggota” dan tertarik bergabung dengan Abraham Accords untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia tidak menyebut negara-negara yang dimaksud.
Dia juga menyambut keputusan Israel dan Maroko pada awal September untuk saling menempatkan duta besar.
Sementara terkait Irak, Waltz memuji upaya Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi untuk menempatkan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran di bawah kendali negara.
Menurut Waltz, melemahnya pengaruh Iran dapat membuka peluang untuk membatasi pengaruh kelompok-kelompok tersebut di kawasan. (*)
Editor : Putut Ariyo