batampos – Maroko mencatat tonggak baru dalam sejarah politiknya. Fatima Zahra Mansouri resmi ditunjuk sebagai perdana menteri perempuan pertama di negara tersebut setelah Raja Mohammed VI memberinya mandat untuk membentuk pemerintahan baru.
Penunjukan politikus berusia 50 tahun itu diumumkan Istana Kerajaan Maroko pada Selasa, empat hari setelah hasil pemilihan parlemen diumumkan. Partai yang dipimpinnya, Authenticity and Modernity Party (PAM), menjadi peraih suara terbanyak dalam pemilu tersebut.
Mansouri kini menghadapi tugas membentuk koalisi pemerintahan sekaligus menjalankan agenda ekonomi di tengah tekanan inflasi, tuntutan peningkatan upah, penciptaan lapangan kerja, serta kebutuhan investasi besar menjelang Piala Dunia 2030.
Perempuan Pertama Pimpin Pemerintahan
Penunjukan Mansouri menjadi sejarah baru bagi Maroko. Ia merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan perdana menteri di negara Afrika Utara tersebut.
Ia juga tercatat sebagai perempuan kedua yang menjabat sebagai perdana menteri di dunia Arab setelah Najla Bouden ditunjuk memimpin pemerintahan Tunisia pada 2021.
Sebelum ditunjuk sebagai perdana menteri, Mansouri menjabat sebagai Menteri Perencanaan Kota. Ia juga dua kali menjadi wali kota Marrakech, selain pernah menjadi anggota parlemen dan salah satu tokoh utama PAM sejak 2024.
Mansouri bergabung dengan PAM sejak partai tersebut didirikan pada 2008 oleh Fouad Ali El Himma, teman masa kecil sekaligus penasihat dekat Raja Mohammed VI.
Perempuan yang berlatar belakang pendidikan hukum itu merupakan lulusan Universitas Montpellier, Prancis.
Mandat dari Partai Pemenang Pemilu
Penunjukan Mansouri berkaitan dengan perubahan konstitusi Maroko setelah gelombang Arab Spring pada 2011.
Konstitusi memberikan kewenangan kepada raja untuk menunjuk perdana menteri. Namun, calon yang ditunjuk harus berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan parlemen.
Ketentuan tersebut berbeda dengan sistem sebelum 2011, ketika raja dapat menunjuk perdana menteri tanpa harus mempertimbangkan partai pemenang pemilu.
Dalam pemilu terakhir, sekitar 1 juta dari 15,8 juta pemilih terdaftar memberikan suara kepada PAM. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi PAM sejak partai itu berdiri.
Pemilu berlangsung setelah sejumlah dinamika politik dan sosial, termasuk krisis migrasi Ceuta pada Juli tahun sebelumnya serta demonstrasi yang dipimpin kelompok anak muda pada tahun lalu.
Harus Bentuk Koalisi
Langkah pertama Mansouri adalah membangun pemerintahan yang memiliki dukungan cukup di parlemen.
PAM tidak memperoleh mayoritas mutlak sehingga harus bernegosiasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi. PAM menyatakan terbuka bekerja sama dengan berbagai kekuatan politik.
Namun, sejumlah partai telah menyatakan akan tetap berada di luar pemerintahan. Di antaranya Justice and Development Party yang berhaluan Islam moderat serta Federation of Democratic Left yang berhaluan kiri.
Komposisi koalisi nantinya akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ruang gerak pemerintahan baru dalam menjalankan agenda politik dan ekonominya.
Hadapi Tekanan Ekonomi dan Piala Dunia 2030
Selain membangun koalisi, Mansouri menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan.
Maroko merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Persiapan turnamen tersebut membutuhkan investasi besar untuk pembangunan dan peningkatan berbagai infrastruktur serta fasilitas pendukung.
Di sisi lain, pemerintah baru harus memenuhi sejumlah janji kampanye yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama pengendalian inflasi, peningkatan upah dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan demikian, pemerintahan Mansouri akan menghadapi dua agenda besar sekaligus, yakni mempersiapkan Maroko menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional berskala global dan merespons tekanan ekonomi domestik.
Pernah Hadapi Tuduhan Konflik Kepentingan
Karier politik Mansouri juga pernah diwarnai kontroversi.
Ia pernah menghadapi tuduhan konflik kepentingan setelah sekelompok peretas yang identitasnya tidak diketahui menuduhnya menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi terkait transaksi tanah di Marrakech.
Mansouri membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Ia kemudian mengambil langkah hukum.
Mansouri berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan lokal. Ayahnya, Abderrahmane El Mansouri, dikenal sebagai pasha Marrakech, pernah menjadi pejabat senior lokal serta duta besar Maroko untuk Uni Emirat Arab.
Kini, perhatian politik Maroko tertuju pada proses pembentukan kabinet dan koalisi pemerintahan baru.
Penunjukan Mansouri menjadi tonggak penting bagi representasi perempuan dalam politik Maroko. Namun, pemerintahan barunya tetap menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang besar sejak awal masa kepemimpinannya. (*)
Editor : Jamil Qasim