batampos – Fatima Ezzahra El Mansouri menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Perdana Menteri Maroko. Berawal dari pengacara yang menangani transaksi komersial dan properti, ia kemudian menjadi wali kota perempuan pertama Marrakech, anggota parlemen, menteri, hingga memimpin Authenticity and Modernity Party (PAM) dalam pemilu legislatif 2026.
Raja Mohammed VI menunjuk El Mansouri sebagai kepala pemerintahan pada Selasa (29/9/2026), beberapa hari setelah PAM memenangkan pemilu parlemen dengan 97 kursi dari total 395 kursi House of Representatives.
Penunjukan tersebut menjadikan El Mansouri sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Maroko. Ia juga menjadi perempuan kedua di dunia Arab yang menjabat sebagai perdana menteri setelah Najla Bouden dari Tunisia.
Karena PAM tidak memperoleh mayoritas mutlak, tugas awal El Mansouri adalah membentuk koalisi pemerintahan. Dalam sistem politik Maroko, raja menunjuk kepala pemerintahan dari partai yang memperoleh kursi terbanyak dalam pemilu legislatif.
Lahir dari Keluarga Pejabat Marrakech
El Mansouri lahir di Marrakech pada 1976. Ia berasal dari keluarga yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan pemerintahan di kota tersebut.
Ayahnya, Abderrahmane El Mansouri, merupakan pejabat lokal Marrakech yang kemudian ditunjuk sebagai duta besar Maroko untuk Uni Emirat Arab.
Sebelum terjun ke politik, El Mansouri menempuh pendidikan hukum. Ia memperoleh pendidikan hukum di Universitas Montpellier, Prancis, serta mempelajari hukum bisnis Anglo-Saxon di Amerika Serikat. Ia juga memiliki pendidikan hukum privat di Universitas Mohammed V di Rabat.
Setelah kembali ke Maroko, ia bekerja sebagai pengacara dengan fokus pada bidang hukum bisnis, termasuk transaksi komersial dan properti.
Jadi Wali Kota Marrakech pada Usia 33 Tahun
Karier politik El Mansouri berkembang ketika ia bergabung dengan PAM sejak partai tersebut didirikan pada 2008.
Setahun kemudian, pada usia 33 tahun, ia terpilih sebagai wali kota Marrakech dan menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut. Setelah menyelesaikan masa jabatan pertamanya, ia kembali memimpin pemerintahan kota Marrakech pada 2021.
Pengalaman politiknya kemudian berlanjut ke tingkat nasional. El Mansouri terpilih sebagai anggota House of Representatives dalam dua periode.
Pada Oktober 2021, ia masuk kabinet Perdana Menteri Aziz Akhannouch sebagai Menteri Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pembangunan Perkotaan, Perumahan dan Kebijakan Perkotaan.
Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam sejumlah agenda pemerintah, termasuk program bantuan perumahan dan kebijakan tata ruang serta pembangunan perkotaan.
Memimpin PAM hingga Menang Pemilu 2026
Posisi El Mansouri di PAM semakin kuat menjelang pemilu legislatif 2026. Ia menjadi koordinator kepemimpinan kolektif partai dan memimpin kampanye PAM dalam pemilu yang digelar 23 September.
PAM memperoleh 97 kursi, menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di House of Representatives. National Rally of Independents (RNI) berada di posisi berikutnya dengan 66 kursi, disusul Istiqlal dengan 65 kursi.
Perolehan 97 kursi belum mencapai mayoritas 198 kursi. Karena itu, El Mansouri harus melakukan pembicaraan dengan partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Dalam pernyataan setelah penunjukannya, El Mansouri mengatakan konsultasi internal dengan partainya akan dilakukan sebelum pembicaraan dengan kekuatan politik lainnya.
Lapangan Kerja Jadi Salah Satu Tantangan
Pemerintahan baru El Mansouri akan menghadapi persoalan ekonomi dan sosial, terutama pengangguran serta biaya hidup.
Dalam kampanye pemilu, PAM menjanjikan penciptaan 1 juta lapangan kerja dalam lima tahun serta peningkatan investasi pada sektor kesehatan, perlindungan sosial dan upah.
Persoalan lapangan kerja menjadi perhatian khusus di kalangan anak muda Maroko. Pemerintahan baru juga akan menghadapi tuntutan terkait layanan publik dan kesenjangan sosial.
Di saat yang sama, Maroko tengah mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Agenda tersebut membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan fasilitas pendukung.
Pernah Menghadapi Tuduhan Konflik Kepentingan
Karier politik El Mansouri juga pernah diwarnai kontroversi. Ia menghadapi tuduhan terkait transaksi tanah keluarganya di sekitar Marrakech.
El Mansouri membantah tuduhan tersebut dan menyatakan transaksi itu berkaitan dengan aset warisan keluarga serta tidak terkait dengan jabatannya di pemerintahan.
Tuduhan tersebut menjadi salah satu kontroversi yang pernah mengikuti perjalanan politiknya, tetapi tidak menghentikan kariernya di tingkat lokal maupun nasional. Associated Press juga mencatat bahwa El Mansouri pernah menghadapi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang ia bantah.
Tantangan Baru sebagai PM Perempuan Pertama Maroko
Kini, El Mansouri memasuki fase baru dalam karier politiknya. Ia harus membentuk pemerintahan koalisi sekaligus menjalankan program ekonomi PAM.
Selain lapangan kerja dan biaya hidup, pemerintahannya akan menangani persiapan Maroko menuju Piala Dunia 2030 serta berbagai program pembangunan nasional.
Penunjukan El Mansouri menjadi tonggak baru dalam sejarah politik Maroko. Namun, posisi kepala pemerintahan di negara tersebut tetap berada dalam sistem monarki konstitusional, dengan raja mempertahankan kewenangan besar dalam sejumlah bidang strategis.
Dengan pengalaman sebagai pengacara, wali kota, anggota parlemen, menteri, dan politikus senior PAM, El Mansouri kini menghadapi tanggung jawab yang lebih luas sebagai kepala pemerintahan Maroko. (*)
Editor : Putut Ariyo