batampos – Pemerintah Malaysia mempertahankan kebijakan penutupan sekolah berdasarkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah di tengah kabut asap yang memburuk. Seluruh sekolah dan institusi pendidikan di Johor dijadwalkan tutup selama lima hari, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026.
Menteri Pendidikan Malaysia, Fadhlina Sidek, mengatakan keputusan penutupan sekolah tidak dapat ditetapkan secara seragam untuk beberapa hari sekaligus. Pasalnya, kualitas udara dapat berubah berdasarkan waktu dan lokasi sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat pencemaran di setiap wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlina melalui unggahan di Facebook pada Senin (12/10), menyusul desakan orang tua agar pemerintah memberikan kepastian lebih awal mengenai kegiatan belajar mengajar selama kabut asap berlangsung.
Sebagian orang tua mengusulkan agar sekolah diliburkan selama beberapa hari berturut-turut. Dengan kepastian tersebut, keluarga dapat mengatur jadwal kerja, pengasuhan anak, dan kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu pengumuman penutupan sekolah setiap hari.
Namun, Fadhlina menegaskan bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan siswa sekaligus dampaknya terhadap proses pembelajaran.
“Dalam mengambil keputusan, penting untuk memahami bahwa pembacaan Indeks Pencemaran Udara (API) dapat berubah bergantung pada waktu dan lokasi,” kata Fadhlina.
Ia mengaku memahami kekhawatiran orang tua dan telah meminta agar pengumuman penutupan sekolah disampaikan sedini mungkin sehingga keluarga memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.
“Saya memahami kekhawatiran ini. Karena itu, saya telah meminta agar keputusan penutupan sekolah diumumkan sedini mungkin untuk memberi orang tua waktu mempersiapkan diri,” ujarnya.
Johor Jadi Wilayah Paling Terdampak Kabut Asap
Kabut asap telah memicu penutupan sekolah di sejumlah wilayah Semenanjung Malaysia sejak pekan sebelumnya. Pengumuman umumnya disampaikan sehari sebelum kegiatan belajar mengajar dihentikan.
Johor menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Seluruh sekolah dan institusi pendidikan di negara bagian tersebut dijadwalkan tutup hingga 16 Oktober 2026. Penutupan telah dimulai sejak Kamis (8/10), sebelum sejumlah wilayah lain menyusul pada Jumat (9/10).
Sementara itu, sekolah di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Putrajaya, serta sebagian Kuala Lumpur dan Selangor kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada Senin (12/10). Menurut laporan media setempat, keputusan tersebut diambil setelah pembacaan API pada Minggu (11/10) membaik ke kategori sedang.
Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahwa keputusan penutupan sekolah di masing-masing negara bagian disesuaikan dengan kondisi kabut asap setempat.
Perbedaan kualitas udara antardaerah menjadi salah satu alasan pemerintah tidak menerapkan penutupan sekolah secara menyeluruh. Kebijakan berbasis wilayah memungkinkan pembelajaran tetap berlangsung di daerah yang kondisi udaranya dinilai memenuhi ketentuan keselamatan.
Sekolah Wajib Tutup Jika Indeks Pencemaran Udara Melampaui Ambang Batas
Malaysia memiliki 68 stasiun pemantauan kualitas udara di seluruh negeri melalui Program Pemantauan Kualitas Lingkungan.
Berdasarkan pedoman Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah wajib ditutup apabila pembacaan API di suatu wilayah melampaui angka 180. Penutupan juga diberlakukan jika indeks tersebut bertahan di atas 150 selama tiga hari berturut-turut.
API atau Air Pollutant Index merupakan indikator untuk menggambarkan tingkat pencemaran udara. Semakin tinggi angkanya, semakin besar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat.
Dalam situasi kabut asap, pemantauan kualitas udara menjadi penting karena tingkat pencemaran dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kondisi yang membaik di suatu daerah tidak otomatis berarti udara di daerah lain sudah aman untuk kegiatan luar ruangan, termasuk aktivitas sekolah.
Penanganan kabut asap juga melibatkan sejumlah lembaga pemerintah dengan tanggung jawab berbeda. Mengutip CNA, Departemen Lingkungan Malaysia bertugas memantau kualitas udara dan menangani persoalan pencemaran, sedangkan Kementerian Kesehatan memberikan panduan mengenai risiko kesehatan akibat kabut asap.
Adapun Kementerian Pendidikan berfokus pada keselamatan siswa dan pengelolaan operasional sekolah berdasarkan kondisi yang berlaku.
Pemerintah Khawatir Pembelajaran Siswa Kembali Terganggu
Selain keselamatan siswa, pemerintah Malaysia turut mempertimbangkan dampak penutupan sekolah berkepanjangan terhadap kualitas pendidikan.
Fadhlina mengingatkan bahwa gangguan pembelajaran selama pandemi Covid-19 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan. Pemulihan materi yang tertinggal membutuhkan waktu, terutama bagi siswa yang tidak memiliki akses memadai terhadap fasilitas pembelajaran dari rumah.
“Sampai hari ini, upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran selama Covid-19 masih berlangsung. Waktu belajar yang hilang tidak mudah dipulihkan, terutama karena akses terhadap fasilitas pengajaran dan pembelajaran dari rumah tidak sama bagi semua siswa,” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijakan selama kabut asap. Di satu sisi, paparan udara tercemar berpotensi membahayakan kesehatan siswa. Di sisi lain, penghentian pembelajaran tatap muka dalam waktu lama dapat memperlebar kesenjangan pendidikan.
Karena itu, pemerintah berupaya menyesuaikan keputusan dengan perkembangan kualitas udara, alih-alih menetapkan libur sekolah dalam jangka panjang tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi di lapangan.
Siswa Asrama Diminta Tetap Tinggal di Asrama
Kebijakan khusus juga disiapkan bagi siswa yang tinggal di sekolah berasrama. Kementerian Pendidikan Malaysia merekomendasikan agar mereka tetap berada di asrama ketika sekolah ditutup akibat kabut asap, selama kondisi di tempat tersebut masih aman.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi kerepotan orang tua yang harus berulang kali menjemput dan mengantarkan anak mereka setiap kali terjadi perubahan kebijakan sekolah.
“Kementerian Pendidikan tidak ingin orang tua terbebani dengan harus berulang kali menjemput dan mengantar anak-anak mereka kembali ke sekolah,” kata Fadhlina.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keselamatan siswa sekaligus memberikan kepastian operasional bagi keluarga dan sekolah.
Namun, perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan kualitas udara tetap menjadi faktor utama dalam menentukan apakah kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan atau harus kembali dihentikan. (*)
Editor : Cipi Ckandina