batampos - Prancis diguncang kerusuhan setelah demonstrasi nasional menuntut penanganan biaya hidup berujung bentrokan, pembakaran, dan penjarahan di sejumlah kota, Sabtu (17/10). Sebanyak 1.800 orang dilaporkan ditangkap selama dan setelah aksi yang melibatkan kelompok Rompi Kuning, serikat pekerja, mahasiswa, dan petani tersebut.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan, lebih dari 500 personel kepolisian, gendarmerie, dan petugas pemadam kebakaran terluka dalam rangkaian kerusuhan. Melalui akun media sosial X, ia menegaskan bahwa jumlah korban luka tersebut masih bersifat sementara.
Penyelidikan terus dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan. Sementara itu, ratusan pelaku usaha dilaporkan mengalami kerusakan material akibat kerusuhan yang meluas ke sejumlah wilayah.
550 Ribu Orang Turun ke Jalan
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, demonstrasi pada Sabtu (17/10) diikuti sekitar 550.000 orang di seluruh negeri, termasuk 110.000 orang di Paris. Namun, pihak penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 800.000 orang.
Pawai utama di Paris berlangsung tanpa insiden besar. Meski demikian, kekerasan pecah di sejumlah lokasi di luar jalur demonstrasi. Massa dilaporkan terlibat bentrokan dengan aparat, menjarah toko, serta merusak bangunan.
Seorang demonstran meninggal dunia setelah pingsan di Boulevard Magenta, Paris. Polisi menyebut korban mengalami henti jantung dan pernapasan.
Sementara itu, surat kabar Le Parisien melaporkan seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan satu tangannya setelah terkena granat polisi di Saint-Etienne. Insiden tersebut menambah sorotan terhadap penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan.
Ribuan Orang Ditangkap, Gedung Bersejarah Terbakar
Kepolisian Paris mengumumkan telah melakukan 855 penangkapan. Secara terpisah, kejaksaan melaporkan 720 penangkapan, termasuk 517 orang yang ditahan. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa angka tersebut belum final.
Di Limoges, kebakaran melalap balai kota bersejarah. Penjarahan toko dan perusakan bangunan juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota lain, termasuk Marseille, Lyon, dan Bordeaux.
Rangkaian insiden tersebut mendorong pemerintah Prancis menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani dampak kerusuhan, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu dijadwalkan memimpin rapat krisis antarkementerian pada Minggu pukul 19.00 waktu setempat. Rapat tersebut akan membahas dampak ekonomi, persoalan asuransi, serta tindak lanjut hukum setelah kerusuhan.
Lecornu juga dijadwalkan bertemu dengan wali kota Paris, Marseille, dan Lyon. Ketiga kepala daerah tersebut meminta penjelasan mengenai pengerahan personel kepolisian dan penanganan kerusuhan.
Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet turut mempertimbangkan pembentukan komisi penyelidikan parlemen. Menurut laporan BFMTV, ia akan bertemu dengan para pemimpin kelompok parlemen pada Selasa untuk membahas usulan tersebut.
Pemerintah dan Oposisi Saling Kritik
Lecornu menyalahkan kelompok yang disebutnya sebagai “kiri ekstrem” atas kekerasan yang terjadi. Namun, sejumlah tokoh oposisi justru mengkritik taktik kepolisian dalam menangani demonstrasi.
Politikus Partai Hijau Marine Tondelier bahkan menyerukan agar Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengundurkan diri. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kerusuhan turut memicu perdebatan politik di Prancis.
Di tengah situasi tersebut, sektor usaha juga harus menanggung dampak kerusakan dan gangguan operasional. Direktur Utama Carrefour Alexandre Bompard mengatakan lebih dari 50 gerai perusahaan terdampak, dengan perkiraan kerugian mencapai beberapa juta euro.
Besarnya jumlah penangkapan, korban luka, serta kerusakan properti membuat dampak demonstrasi meluas dari persoalan keamanan menjadi tantangan ekonomi dan politik bagi pemerintah Prancis. (*)
Editor : Putut Ariyo