batampos - Pemerintah Prancis memberlakukan jam malam terbatas di sejumlah kota setelah demonstrasi yang dipicu persoalan biaya hidup dan tuntutan reformasi pendidikan berujung bentrokan, penjarahan, serta pembakaran bangunan. Sebanyak 2.513 orang dilaporkan telah ditahan dalam rangkaian kerusuhan tersebut, dengan 67 orang di antaranya dipenjara. Angka penahanan itu dilaporkan media Prancis pada 19 Oktober 2026.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan, penerapan jam malam di sejumlah wilayah membantu meredakan situasi setelah kerusuhan meluas pada akhir pekan. Pembatasan diberlakukan secara terarah di kawasan tertentu, termasuk di Paris, Lyon, Bordeaux, dan Nice, bukan di seluruh wilayah kota. (Reuters, 19 Oktober 2026; Euronews, 20 Oktober 2026).
Dalam pernyataan melalui media sosial X pada Selasa (20/10), Lecornu menyebut kebijakan tersebut berkontribusi terhadap situasi yang lebih tenang pada malam sebelumnya.
“Jam malam yang ditargetkan telah berkontribusi pada ketenangan malam ini,” tulis Lecornu.
Ia juga mengapresiasi petugas kepolisian, gendarmerie atau kepolisian nasional bersenjata Prancis, serta pejabat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Lecornu menegaskan, jam malam tambahan dapat diberlakukan apabila kondisi keamanan di suatu wilayah memerlukannya. Keputusan akan ditentukan oleh prefek atau pejabat pemerintah pusat di daerah, dengan berkoordinasi bersama wali kota setempat.
“Malam ini, jam malam baru akan diputuskan di mana situasi membutuhkannya. Keputusan ini akan dibuat di lapangan, oleh para prefek, berkoordinasi dengan para wali kota,” tambahnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Prancis masih memantau perkembangan keamanan di setiap daerah. Pembatasan aktivitas malam hari disesuaikan dengan tingkat kerawanan di wilayah terdampak.
2.513 Orang Ditahan, Puluhan Ribu Personel Dikerahkan
Besarnya skala kerusuhan terlihat dari jumlah penangkapan dan kerusakan yang dilaporkan. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyebut sebanyak 2.513 orang ditahan dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Dari jumlah itu, 67 orang telah dipenjara. (RTL, 19 Oktober 2026).
Nuñez juga menyampaikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan untuk mengusut dugaan tindak pidana selama aksi massa.
Pemerintah mengerahkan sekitar 60 ribu personel kepolisian dan pasukan keamanan lainnya ke berbagai wilayah untuk mengendalikan situasi.
Meski demikian, pengerahan aparat belum sepenuhnya mencegah kerusuhan di sejumlah kota, termasuk Paris, Marseille, dan Lyon. Aksi kekerasan disertai penjarahan dilaporkan menyebabkan kerusakan pada ribuan tempat usaha.
Nuñez menyalahkan para perusuh, penjarah, dan kelompok militan ultra-kiri atas kekacauan tersebut. Namun, atribusi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan itu merupakan pernyataan pemerintah yang perlu dibedakan dari hasil penyelidikan hukum.
Demonstrasi Dipicu Biaya Hidup dan Masalah Pendidikan
Gelombang demonstrasi di Prancis berkaitan dengan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi, termasuk kenaikan biaya hidup serta tuntutan perbaikan kondisi pendidikan.
Aksi yang awalnya menyuarakan aspirasi masyarakat kemudian diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Sejumlah toko dijarah dan bangunan mengalami kerusakan akibat pembakaran.
Di sisi lain, sebagian demonstran menuding polisi menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani unjuk rasa. Penanganan aparat dan dugaan pelanggaran selama demonstrasi turut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memulihkan keamanan.
Pemerintah Prancis kini menghadapi tantangan untuk mengendalikan kekerasan sekaligus merespons tuntutan masyarakat yang melatarbelakangi aksi tersebut.
Pemberlakuan jam malam menjadi salah satu langkah pengamanan yang ditempuh. Namun, perkembangan situasi berikutnya akan bergantung pada kondisi di masing-masing wilayah, keputusan otoritas setempat, serta penanganan terhadap berbagai persoalan yang memicu demonstrasi. (*)
Editor : Putut Ariyo