batampos – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, resmi dipindahkan dari penjara ke kediaman pribadinya di Kuala Lumpur, Selasa (10/11) malam. Dia akan menjalani sisa hukuman kasus korupsi dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) melalui tahanan rumah hingga Agustus 2028.
Najib, 73, tiba di kediamannya dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sejumlah kendaraan polisi, truk penjara, dan sepeda motor petugas mengiringi proses pemindahan tersebut.
Pemindahan ini mengakhiri masa penahanan Najib di balik jeruji besi sejak Agustus 2022. Dia sebelumnya divonis 12 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana 1MDB, lembaga investasi negara yang didirikannya saat menjabat sebagai perdana menteri.
Pada September lalu, Najib memperoleh pengampunan kerajaan yang memungkinkan dirinya menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah setelah memenuhi kewajiban pembayaran denda.
Keputusan tersebut menjadi kali kedua hukuman Najib dikurangi. Sebelumnya, raja Malaysia yang menjabat saat itu memangkas masa hukumannya dari 12 tahun menjadi enam tahun.
Dengan keputusan terbaru, Najib dijadwalkan menjalani tahanan rumah hingga Agustus 2028.
Sempat Kembali ke Penjara
Proses pemindahan Najib sempat diwarnai persoalan hukum. Pada Jumat pekan lalu, dia sebenarnya sudah meninggalkan penjara setelah partai politiknya membayar denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar 12,3 juta dolar AS.
Namun, Najib kembali dibawa ke penjara beberapa jam kemudian setelah Jaksa Agung Malaysia meminta klarifikasi hukum terkait pelaksanaan keputusan tahanan rumah tersebut.
Persoalan itu memicu ketegangan antara lembaga penegak hukum dan istana. Istana Malaysia kemudian mengeluarkan pernyataan yang menegaskan keputusan pengampunan Raja Sultan Ibrahim Iskandar terhadap Najib sudah jelas dan harus dihormati.
Istana juga memperingatkan bahwa upaya menggugat atau menghalangi keputusan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan menentang perintah kerajaan.
Di Malaysia, raja memiliki kewenangan memberikan pengampunan berdasarkan hak prerogatif yang diatur dalam konstitusi. Jabatan kepala negara itu dijalankan secara bergiliran oleh sembilan penguasa negara bagian.
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur akhirnya menyelesaikan hambatan hukum yang tersisa pada Selasa. Putusan tersebut membuka jalan bagi pemindahan Najib ke kediaman pribadinya.
Koresponden Al Jazeera, Rob McBride, yang melaporkan dari luar gedung pengadilan di Kuala Lumpur, menyebut pemindahan tersebut memicu kontroversi politik dan konstitusional.
Menurut dia, Raja Malaysia telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap campur tangan Jaksa Agung selama akhir pekan. Situasi itu dinilai berpotensi menciptakan preseden yang rumit dalam hubungan antarlembaga negara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, meminta seluruh pihak menyikapi perkembangan tersebut secara dewasa dan bertanggung jawab.
Dia mengingatkan agar polemik politik tidak sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Skandal 1MDB Rugikan Negara Rp Triliunan
Kasus yang menjerat Najib merupakan bagian dari skandal 1MDB, salah satu kasus penyelewengan dana publik terbesar dalam sejarah.
Lembaga investasi negara tersebut didirikan pada 2009 ketika Najib menjabat sebagai perdana menteri sekaligus menteri keuangan Malaysia. Namun, 1MDB kemudian menjadi pusat penyelidikan internasional setelah miliaran dolar diduga dialihkan melalui jaringan transaksi lintas negara.
Penyelidik Amerika Serikat memperkirakan sekitar 4,5 miliar dolar AS dana 1MDB telah diselewengkan. Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli aset mewah, membiayai gaya hidup sejumlah pihak, hingga mendukung berbagai proyek di luar negeri.
Jaksa juga menyebut lebih dari 1 miliar dolar AS dari dana yang diselewengkan masuk ke rekening yang terkait dengan Najib.
Meski demikian, Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan. Dia menganggap dirinya dijadikan kambing hitam dalam skandal keuangan yang melibatkan banyak pihak tersebut.
Skandal 1MDB turut mengguncang perpolitikan Malaysia dan memperburuk citra pemerintahan Najib hingga menjadi salah satu faktor penting perubahan peta politik negara itu.
Meski kini menjalani tahanan rumah, persoalan hukum Najib belum sepenuhnya selesai.
Pengampunan kerajaan yang menjadi dasar pemindahan tersebut hanya berlaku untuk vonis pertamanya dalam perkara 1MDB. Najib masih menghadapi hukuman tambahan 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam perkara lain yang berkaitan dengan skandal dana investasi tersebut pada tahun lalu.
Hukuman tambahan itu dijadwalkan mulai dijalankan setelah masa tahanan rumahnya berakhir pada Agustus 2028.
Najib telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Tim kuasa hukumnya juga meminta penundaan pelaksanaan hukuman penjara dan pembayaran denda dengan alasan kondisi kesehatan kliennya serta ketidakmampuan membayar denda.
Dengan demikian, meski kini dapat menjalani sisa hukuman di kediaman pribadi, perjalanan hukum mantan perdana menteri Malaysia itu masih jauh dari selesai.(*)
Editor : Cipi Ckandina