batampos- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau (BKKBN Kepri) bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Lingga menggelar kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB Wilayah Khusus di Kabupaten Lingga. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung PSMTI Dabo Singkep, Rabu (27/8).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina,M.Si, Staf Ahli Bidang Pertanian Pemkab Lingga, Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Wilayah Khusus Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus Kemendukbangga/BKKBN, dr. Ratnasari Widyastuti, Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga, Ketua IBI Kabupaten Lingga, Dinkes PPKB Kabupaten Lingga, tamu undangan dan peserta kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB Wilayah Khusus di Kabupaten Lingga.
Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan penyerahan bantuan bagi keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang bersumber dari CSR Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui Rumah Zakat Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tersedia pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi masyarakat Dabo Singkep-Lingga, misalnya Intra Uterine Device (IUD) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan Implan atau dikenal dengan susuk KB. Serta pelayanan KB non MKJP seperti suntik dan pil.
Rohina menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) untuk wilayah Khusus terutama di Kabupaten Lingga.
"Dalam pelayanan MKJP kita melakukan pemasangan KB Implan dan KB IUD secara gratis bagi masyarakat Kabupaten Lingga dengan menggunakan Mobil Layanan (Muyan)," jelas Rohina.
Ia juga menyerahkan 2 orang CPNS Penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk ditempatkan di Dinkes PPKB Kabupaten Lingga dengan tujuan dapat membantu proses realisasi program KB di Kabupaten Lingga.
Kemudian dr. Ratnasari Widyastuti mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk realisasi Quick Wins yang dilakukan oleh Kemendukbangga/BKKBN.
"Harapannya dari kegiatan ini memiliki dampak yang signifikan dalam merealisasikan Quick Wins yang dilakukan oleh Kemendukbangga/BKKBN, karena program KB merupakan salah satu bagian dari Quick Wins," ujar dr. Ratnasari.
"Kabupaten Lingga termasuk dalam wilayah khusus karena berada di daerah kepulauan. Untuk kendala yang kita hadapi dalam realisasi Quick Wins, selain jarak dan akses transportasi yang jauh, banyak juga data yang tidak bisa terbaca karena error," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Lingga akan terus mendukung setiap program yang dilakukan oleh Kemendukbangga/BKKBN baik dari tingkat pemerintah daerah maupun pusat.
Baca Juga: 7 Khasiat Buah Rambai, Lancarkan Pencernaan hingga Menjaga Kesehatan Jantung
"Kabupaten Lingga masih termasuk dalam wilayah khusus yang harus diperhatikan dalam pelayanan KB. Pemkab Lingga akan mendukung penuh kegiatan ini untuk menurunkan angka stunting yang ada di Lingga," ujar Feby Saryanti, Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memenuhi target capaian Quick Wins yang telah dilakukan oleh Kemendukbangga/BKKBN dan juga dapat menurunkan angka stunting disetiap daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas.
Kemendukbangga/BKKBN beserta jajarannya menyambangi Balai Penyuluh Singkep dan melakukan audiensi bersama PC IBI Lingga terkait dukungan IBI dalam pelayanan KB di kepulauan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat Koordinasi Asik KB Pasca Persalinan bersama bidan yang tergabung dalam IBI Kabupaten Lingga.
Kemendukbangga/BKKBN beserta jajarannya juga melaksanakan diskusi partisipasif tentang penggarapan KB di wilayah khusus bersama Dinkes PPKB Kabupaten Lingga. Dan kegiatan diakhiri esok, Kamis (28/8) dengan kunjungan ke Puskesmas Singkep Barat untuk monitoring dan evaluasi (monev) penggarapan KB MKJP di puskesmas.
Tentunya dalam upaya merealisasikan program ini butuh dukungan dan kerjasama tim yang baik dari berbagai sektor yang berwenang, mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat. (*)
Editor : Tunggul Manurung