batampos - Komisi 3 DPRD Kepri melakukan peninjauan aktivitas pertambangan pasir resmi di dua lokasi di Bintan yakni PT. Gunung Mario Lagaligo di daerah Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan dan PT. Graha Mandala Bintan di daerah Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang pada Kamis (2/10/2025).
Ketua Komisi 3 DPRD Kepri, Teddy Jun Askara menyampaikan kehadiran mereka untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi pertambangan pasir di Bintan dan memastikan ketaatan terhadap izin yang diberikan pemerintah.
Ia meminta perusahaan tambang pasir di Tembeling, Teluk Bintan untuk melakukan penghijauan karena izin mereka akan habis pada tahun 2026.
Ia menyatakan bahwa perpanjangan izin tergantung pada evaluasi pihak ESDM.
"Jika perusahaan taat aturan, tidak mungkin tidak dilanjutkan perizinan. Jika tidak taat aturan, tentu dievaluasi lagi," ujar Teddy didampingi Sekretaris Komisi 3 DPRD Kepri, Muhamad Najib.
Ia juga meminta perusahaan tambang pasir di Galang Batang, Gunung Kijang untuk membuat bidang lahan (trap) dengan tinggi dan lebar 5 meter untuk mencegah terjadinya longsor.
"Kita minta diperbaiki dalam dua minggu, nanti kita evaluasi lagi," kata Teddy.
Kabid Pertambangan Dinas ESDM Kepri, Ade Fahmi mengatakan, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas tambang pasir di Bintan.
"Dari peninjauan ini, kita akan lakukan evaluasi sesuai peraturan perundangan dan perjanjian kerja," ujarnya.
Humas PT. Gunung Mario Lagaligo, Suparno menyatakan bahwa perusahaannya telah melakukan pembibitan dan akan melakukan penghijauan dalam waktu satu bulan ke depan sebagai langkah persiapan pascatambang.
Ia juga menyebutkan bahwa perusahaan telah melakukan penghijauan sebelumnya saat awal aktivitas tambang dimulai.
"Dulu pernah kita tanam bibit jengkol dan petai tapi karena masih ada aktivitas tambang dan jalan berubah terus, akhirnya tanaman tertimbun. Tapi bulan depan kita sudah mulai penanaman kembali," katanya.
Baca Juga: Ada Dugaan Keracunan, SPPG Dapur Seipelenggut,Batam Ditutup Sampai Hasil Pemeriksaan Turun
Ia yang juga mewakili PT. Graha Mandala Bintan mengatakan bahwa membuat trap di lokasi tambang adalah keharusan untuk memastikan keselamatan kerja.
"Keamanan kerja menjadi prioritas perusahaan. Kita sedang kerjakan sambil melakukan pelebaran," ujarnya.
Ia menyambut baik kunjungan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan dewan.
"Kita juga dapat menyampaikan keluhan terkait maraknya tambang pasir ilegal yang menjadi perhatian bersama," pungkasnya. (*)
Editor : Tunggul Manurung