Batampos - Wacana usulan penerapan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas secara menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga kini belum terealisasi. Pemprov pun masih menunggu respon dari pemerintah pusat.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan, wacana penerapan FTZ menyeluruh di Batam, Bintan dan Karimun tersebut telah diusulkan kepada pemerintah pusat.
Hanya saja, kata dia realisasi FTZ menyeluruh di Provinsi Kepri tergantung pemerintah pusat, untuk menyetujui atau tidak. "Sudah kita usulkan, tergantung pemerintah pusat," kata Ansar, Minggu (12/7/2026).
Baca Juga: FamilyMart Kenalkan FAMIMA, Konsep Toko Masa Depan Bersama NIGO
Ansar menyampaikan, bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menindaklanjuti rencana perluasan FTZ tersebut.
Dalam pertemuan itu, Pemprov telah memberikan penjelasan soal detail mengenai potensi penurunan pendapatan negara jika FTZ diperluas, meski manfaat jangka panjang dinilai jauh lebih besar.
Namun, kata dia pihaknya terus melakukan pengusulan agar tiga kabupeten/kota di Kepri tersebut dapat dijadikan wilayah FTZ.
"Kita sudah ketemu dengan Menteri Perekonomian, yang jelas kita akan terus mengusulkan," tegasnya.
Baca Juga: Wisata Kuliner Pagi di Nongsa, 4 Tempat Sarapan yang Patut Dicoba
Menurutnya, penerapan itu dibutuhkan agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menjadi hambatan mobilisasi produksi dan arus barang.
“Saat ini kan masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Itu yang kita dorong agar bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” ujarnya.
Selain itu, ia minat investor akan semakin meningkat jika FTZ diperluas. Hal itu terlihat saat ia menghadiri kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
“Mereka juga mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang harus menyeluruh. Saya bilang kita sedang memprosesnya ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak