batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) melaksanakan empat proyek pengendalian banjir pada tahun anggaran 2026. Proyek tersebut tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang sebagai upaya melindungi permukiman, lahan pertanian, hingga kawasan perkebunan masyarakat.
Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan dua proyek berada di Kabupaten Karimun, sedangkan dua proyek lainnya berada di Pulau Bintan.
"Keempat proyek dimaksud, dua di antaranya berlokasi di Kabupaten Karimun dan dua proyek lainnya di Pulau Bintan," kata Rodi di Tanjungpinang, Kamis.
Fokus Lindungi Lahan Pertanian di Karimun
Di Kabupaten Karimun, Dinas PUPP Kepri mengerjakan normalisasi parit di Jalan Kemunting, Desa Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara, serta pembangunan pintu air di Dusun IV, Desa Sebesi, Kecamatan Kundur.
Menurut Rodi, proyek tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi risiko banjir, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.
"Selain untuk pengendalian banjir di lahan pertanian penduduk, proyek ini juga sebagai upaya mewujudkan Asta Cita Presiden RI dalam rangka mendukung ketahanan pangan," ujarnya.
Baca Juga: Batam Siapkan Skema Baru Angkut Sampah, Swasta Dilibatkan Percepat Layanan
Ia berharap pembangunan di dua lokasi tersebut mampu mencegah kerusakan lahan pertanian sehingga produktivitas pertanian dan perkebunan warga tetap terjaga.
Bangun Kanal Banjir di Bintan Timur
Sementara itu, di Kabupaten Bintan, proyek pengendalian banjir dilaksanakan di Kampung Purwodadi, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur.
Pekerjaan meliputi pembangunan kanal banjir di sisi kiri dan kanan sungai, pemasangan batu miring sebagai penguat saluran, normalisasi aliran sungai, serta perbaikan saluran yang rusak.
Rodi mengatakan proyek tersebut menjadi prioritas karena banjir yang terjadi pada 2021 tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga merusak lahan perkebunan milik warga.
"Selain merendam pemukiman, banjir yang terjadi pada 2021 di perkampungan ini juga merusak tanaman di lahan perkebunan masyarakat setempat, sehingga harus dibangun pengendali banjir," katanya.
Antisipasi Banjir dan Kemunculan Buaya di Tanjungpinang
Proyek lainnya berada di Kampung Kepodang II, Kota Tanjungpinang. Menurut Rodi, kawasan tersebut menjadi perhatian karena banjir yang terjadi sejak akhir 2020 telah merendam sedikitnya empat dari 60 rumah warga dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa.
Selain itu, banjir juga menyebabkan erosi yang mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah di tebing sungai.
Tak hanya mengatasi banjir, proyek tersebut juga bertujuan meningkatkan keselamatan warga dari ancaman satwa liar.
"Sungai di belakang Perumahan Anggrek Pinang itu adalah jalur lintasan buaya," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPP Kepri membangun batu miring sepanjang 70 meter guna memperkuat tebing sungai, mengurangi risiko longsor, sekaligus meminimalkan potensi buaya masuk ke kawasan permukiman.
Rodi berharap seluruh proyek pengendalian banjir dapat berjalan sesuai rencana dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kami berharap dukungan moril, sehingga proyek ini dapat diselesaikan dan mampu mengurangi dampak kerugian yang dialami masyarakat akibat banjir," tutupnya. (*)
Editor : Putut Ariyo