batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menurun. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 111,22 ribu orang atau 4,09 persen dari total penduduk, turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 114,55 ribu orang atau 4,26 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Kepulauan Riau, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,3 ribu orang dalam periode September 2025 hingga Maret 2026.
"Jika dibandingkan Maret 2025, penduduk miskin di Kepri juga turun sebanyak 6,06 ribu orang," kata Margaretha di Tanjungpinang, Kamis.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dari 94,77 ribu orang pada September 2025 menjadi 91,68 ribu orang pada Maret 2026.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan juga mengalami penurunan dari 19,79 ribu orang menjadi 19,54 ribu orang pada periode yang sama.
Garis Kemiskinan Naik 2,39 Persen
Di sisi lain, BPS mencatat garis kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen selama September 2025 hingga Maret 2026.
Nilai garis kemiskinan meningkat dari Rp870.738 per kapita per bulan menjadi Rp891.524 per kapita per bulan.
Margaretha menjelaskan, garis kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin berdasarkan tingkat pengeluaran.
"Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan," ujarnya.
Pemprov Kepri Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menilai penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program intervensi pemerintah pusat dan daerah mulai memberikan hasil positif.
Baca Juga: Cara Memulai Bisnis Barbershop dari Nol
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Program yang dijalankan antara lain mencakup penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, perluasan akses permodalan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Nyanyang juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengatakan seluruh program penanganan kemiskinan harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Tanpa data yang valid, program penanganan kemiskinan tidak akan efektif. Karena itu diperlukan sinkronisasi data di lapangan agar program intervensi tepat sasaran," kata Nyanyang. (*)
Editor : Putut Ariyo