batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) mempercepat pemerataan akses telekomunikasi di wilayah perbatasan. Sebanyak enam Base Transceiver Station (BTS) baru akan dibangun di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun untuk mengurangi wilayah tanpa sinyal (blank spot) dan memperluas layanan internet hingga ke pulau-pulau terluar.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
Nyanyang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak hanya berkaitan dengan layanan komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
"Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan," kata Nyanyang, Jumat (7/8).
Masih Ada 30 Titik Blank Spot
Menurut Nyanyang, pemerataan akses telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat Kepri masih memiliki 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage).
Kondisi tersebut berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menambahkan, keterbatasan jaringan juga menghambat pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan.
"Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.
Nyanyang menilai ketersediaan jaringan internet kini menjadi kebutuhan dasar yang mampu membuka akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi digital.
Melalui sinergi dengan KomDigi, Pemprov Kepri berharap sekitar 78 ribu nelayan di wilayah pesisir dapat memperoleh manfaat dari konektivitas digital yang lebih baik.
"Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara," katanya.
Enam BTS Dibangun di Lingga, Natuna, dan Karimun
Direktur Jenderal PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat akan berperan sebagai fasilitator sekaligus akselerator dalam mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah kepulauan.
Menurutnya, karakteristik geografis Kepri yang terdiri dari sekitar 98 persen wilayah laut menjadi tantangan utama dalam pembangunan jaringan telekomunikasi karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan.
"Pemerintah akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres di lokasi-lokasi prioritas ini untuk memastikan Kepulauan Riau menjadi provinsi yang merdeka sinyal secara utuh," ujarnya.
Dalam pembahasan teknis, pemerintah menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan BTS yang tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan tersebut akan melibatkan operator telekomunikasi Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan memanfaatkan frekuensi 700 MHz untuk memperluas cakupan layanan internet 4G/LTE maupun 5G.
Manfaatkan SATRIA dan Palapa Ring
Selain pembangunan BTS, pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai infrastruktur digital nasional, seperti Satelit Republik Indonesia (SATRIA), jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menjangkau daerah yang belum dapat dilayani jaringan terestrial.
Frekuensi 700 MHz dipilih karena memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas, mampu menembus wilayah dengan hambatan geografis, serta lebih efisien dalam pembangunan jaringan karena membutuhkan jumlah BTS yang lebih sedikit.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga menyusun strategi percepatan penanganan seluruh titik blank spot yang masih tersisa di Kepulauan Riau.
Pemerintah berharap penguatan infrastruktur digital tidak hanya menghapus kesenjangan konektivitas, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan investasi, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. (*)
Editor : Putut Ariyo