batampos - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah mencairkan sekitar Rp76 miliar dana pinjaman daerah dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk membiayai pembangunan proyek fisik pada tahun anggaran 2026.
Dana tersebut merupakan bagian dari pinjaman daerah senilai Rp400 miliar yang disepakati Pemprov Kepri bersama BJB pada awal 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari mengatakan, dari total pinjaman tersebut, Rp256 miliar dialokasikan untuk membiayai proyek yang berada di bawah Dinas PUPP.
"Dari Rp256 miliar itu, sekitar Rp76 miliar atau 38 persen sudah dicairkan untuk mengerjakan 41 paket proyek fisik tahun ini," kata Rodi saat dihubungi di Tanjungpinang, Minggu (9/8/2026).
41 Proyek Fisik Mulai Dikerjakan
Menurut Rodi, 41 paket proyek fisik Dinas PUPP Kepri tahun 2026 tersebar di sejumlah bidang, meliputi Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air (SDA).
Hingga awal Agustus 2026, sekitar 98 persen dari keseluruhan proyek tersebut telah menyelesaikan proses lelang.
Sebagian proyek bahkan telah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan di lapangan.
Salah satu proyek strategis yang masuk dalam program pembangunan tersebut adalah pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Proyek tahun jamak tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp99,9 miliar dan ditargetkan selesai pada 2027.
Selain itu, Pemprov Kepri juga menyiapkan pembangunan Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri dengan nilai anggaran sekitar Rp110 miliar.
Berbeda dengan proyek Museum dan Monumen Bahasa Nasional yang telah memasuki tahap pelaksanaan, proyek pembangunan poliklinik tersebut masih dalam proses penawaran lelang dan ditargetkan segera memasuki tahap kontrak.
"Jadi, tahun ini ada dua proyek besar yang kita kerjakan untuk tahun jamak. Target pekerjaannya rampung 2027," ujar Rodi.
Lelang Dipercepat Antisipasi Cuaca Ekstrem
Dinas PUPP Kepri menerapkan strategi lelang dini atau percepatan proses tender sejak awal tahun. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan cuaca ekstrem hidrometeorologi yang berpotensi terjadi menjelang akhir tahun.
Sejumlah kondisi seperti banjir, tanah longsor, hingga badai dapat menghambat pelaksanaan proyek konstruksi apabila pekerjaan baru dimulai menjelang musim penghujan.
Dengan mempercepat proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan, pemerintah daerah berharap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dapat dikerjakan lebih awal.
Strategi tersebut sekaligus ditujukan untuk mengurangi risiko pekerjaan menumpuk pada akhir tahun dan mendukung kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
"Kita berharap seluruh pekerjaan proyek fisik 2026 berjalan optimal dan bisa diselesaikan sesuai target yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan kontraktor pelaksana di lapangan," kata Rodi. (*)
Editor : Putut Ariyo