batampos – Pemerintah pusat mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan dengan mengalokasikan anggaran revitalisasi untuk sekitar 170 ribu sekolah pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari target pemerintah menghapus sekolah dengan kategori rusak berat paling lambat 2028.
Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam program tersebut. Pemerintah daerah kini masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah dan kondisi sekolah yang membutuhkan revitalisasi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan percepatan revitalisasi dilakukan untuk memenuhi target Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan kondisi rusak berat pada 2028.
Baca Juga: Pulau Abang Belum Punya SMA, Pemprov Kepri Siapkan Opsi Kelas Jauh
“Ini dalam rangka program Presiden untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak berat yang ada di Indonesia ini,” kata Fajar saat mengunjungi SMA Negeri 20 Batam, Rabu (12/8).
Menurut Fajar, pemerintah menyiapkan anggaran secara bertahap dalam dua tahun ke depan. Setelah sekitar 170 ribu sekolah mendapat intervensi pada 2026, program revitalisasi akan dilanjutkan untuk sekitar 100 ribu sekolah pada 2027.
“Presiden mempunyai target bahwa 2028 ini sudah tidak ada lagi sekolah dalam kategori rusak berat. Makanya tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran untuk 170 ribu sekolah dan tahun depan untuk 100 ribu sekolah,” ujarnya.
Kepri Masih Inventarisasi Sekolah
Fajar menyebut kebutuhan revitalisasi sekolah di Kepri masih cukup besar. Namun, ia belum dapat menyampaikan angka pasti sekolah yang menjadi sasaran karena masih menunggu data terbaru.
“Cukup banyak. Saya belum pegang datanya, mohon maaf. Tapi informasi yang saya dapat, jumlah bantuan untuk Kepri bertambah dibanding tahun lalu,” katanya.
Untuk Batam, sejumlah sekolah juga mendapatkan perhatian melalui program pemerintah pusat. Bantuan tersebut antara lain menyasar jenjang sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Fajar menegaskan kondisi kerusakan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan sekolah penerima bantuan.
Baca Juga: Kanwil Kemenag Kepri Gelar Semarak Lomba HUT ke-81 RI
“Prinsip kami, bagi daerah yang memang mengalami kondisi rusak berat itu akan menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain sekolah rusak berat, pemerintah menetapkan sekolah di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta sekolah yang terdampak bencana sebagai prioritas revitalisasi.
“Yang pertama sekolah dalam kategori rusak berat. Kedua sekolah yang berada di 3T, dan terakhir sekolah yang terdapat bencana,” katanya.
Kebijakan tersebut dinilai relevan bagi Kepri yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan. Jarak antarpulau, akses transportasi dan keterbatasan fasilitas menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan pendidikan yang merata.
Fajar menegaskan revitalisasi tidak hanya bertujuan memperbaiki bangunan yang rusak. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan siswa di berbagai daerah memiliki ruang belajar yang aman dan layak.
Kepri Siapkan Data Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Kepri mendapat program bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.
Namun, proses pendataan sekolah yang membutuhkan bantuan masih berlangsung. Pemerintah daerah akan menginventarisasi kebutuhan tersebut sebelum menentukan prioritas pembangunan.
Baca Juga: Polda Kepri Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Deteksi Dini Jadi Kunci
“Sekarang ini masih proses. Nanti sekitar September 2026 kami berikan data berapa sekolah di Kepri yang membutuhkan revitalisasi,” kata Agung.
Menurut dia, pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan pendidikan di wilayah kepulauan. Sejumlah sekolah di Batam bahkan telah mendapatkan bantuan pembangunan.
Salah satunya SMA Negeri 20 Batam yang mendapat bantuan sekitar Rp1,9 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun empat ruang kelas baru (RKB) dan fasilitas toilet.
“Alhamdulillah untuk Kota Batam bantuan dari pusat sangat luar biasa. SMA 20 juga mendapatkan bantuan Rp1,9 miliar, sudah membangun empat ruang kelas baru termasuk toilet,” ujar Agung.
Meski demikian, kebutuhan SMA Negeri 20 Batam belum sepenuhnya terpenuhi. Sekolah tersebut masih membutuhkan dua ruang kelas baru tambahan.
“Ke depan memang tinggal dua kelas lagi, dua RKB. Mudah-mudahan kalau APBD kita baik, bagus, atau mungkin dari pusat lagi,” katanya.
Empat Sekolah Baru Dibangun
Agung menjelaskan bentuk revitalisasi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Bantuan tidak selalu berupa renovasi bangunan, tetapi dapat mencakup perbaikan atap, rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang kelas baru hingga pembangunan sekolah baru.
Baca Juga: Rp15,9 Miliar Digelontorkan untuk Renovasi Masjid Raya Dompak, Kubah hingga Pintu Diganti
“Revitalisasi itu tergantung kebutuhan sekolah. Ada yang rehab, kerusakan atap, dan rata-rata pembangunan ruang kelas baru. Bahkan ada juga sekolah baru,” ujarnya.
Khusus pembangunan sekolah baru, Kepri mendapat alokasi di empat lokasi. Dua sekolah berada di Kabupaten Lingga, satu di Kabupaten Natuna dan satu lainnya di Kota Tanjungpinang, yakni SMA Negeri 8.
Menurut Agung, anggaran pembangunan setiap sekolah baru berkisar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar.
“Sekolah baru di Kepri ini ada empat. Satu di Natuna, dua di Lingga dan satu di Tanjungpinang, SMA 8. Anggarannya berkisar Rp6 sampai Rp7 miliar untuk satu sekolah,” katanya. (*)
Editor : M Tahang