batampos – Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadikan keamanan pangan sebagai fokus utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi, mengatakan percepatan pemenuhan Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SHS) untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah penting guna memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
"Konsentrasi difokuskan kepada percepatan pemenuhan Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SHS) untuk dapur SPPG di Kepri," ujar Rika usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Sebanyak 181 Dapur SPPG Sudah Kantongi SHS
Rika menjelaskan, dari total 240 SPPG aglomerasi di Kepulauan Riau, sebanyak 181 dapur atau 75,42 persen telah memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi.
Kabupaten Lingga mencatat capaian terbaik dengan seluruh dapur SPPG telah mengantongi SHS. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Karimun dengan capaian 96,77 persen.
Sementara itu, Kota Batam telah mencapai 74,31 persen, Kabupaten Bintan 68,42 persen, sedangkan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna masing-masing 58,33 persen.
Menurut Rika, salah satu kendala dalam pemenuhan SHS adalah lambatnya tindak lanjut perbaikan dapur setelah memperoleh rekomendasi hasil pemeriksaan.
"Kami terus mendorong percepatan pemenuhan SHS guna memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum maupun selama menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat," katanya.
Program MBG Serap Lebih dari 10 Ribu Tenaga Kerja
Selain meningkatkan kualitas layanan pangan, Program MBG juga memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja di Kepulauan Riau.
Hingga saat ini, sekitar 10.105 tenaga kerja telah terserap untuk mendukung operasional dapur SPPG di seluruh kabupaten dan kota di Kepri.
Tenaga kerja tersebut meliputi petugas keamanan, petugas kebersihan, pencuci peralatan makan, pengemudi, hingga berbagai tenaga pendukung lainnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 55,34 persen merupakan pekerja perempuan.
Libatkan UMKM hingga Koperasi sebagai Pemasok
Program MBG juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal melalui penyediaan bahan pangan.
Berdasarkan data sekitar dua pekan terakhir, terdapat sekitar 160 pelaku usaha yang menjadi pemasok Program MBG di Kepri.
Jumlah tersebut terdiri atas 39 UMKM, 27 CV, 35 PT, 26 koperasi, 22 usaha dagang (UD), serta 11 pelaku usaha lainnya.
Rika menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri mendorong pembaruan data pemasok secara by name dan by address, sekaligus mencantumkan bentuk badan usaha.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah duplikasi data serta mempermudah proses klasifikasi pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis di Kepulauan Riau. (*)
Editor : Putut Ariyo