batampos – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo mendukung pembangunan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).
Dukungan tersebut diberikan karena Pulau Penyengat memiliki nilai historis dan budaya yang kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pembangunan monumen diharapkan semakin memperkuat daya tarik sejarah dan budaya Melayu sekaligus menegaskan peran Pulau Penyengat dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia melalui pemikiran Raja Ali Haji.
"Kita dukung penuh, karena Pulau Penyengat ini punya histori yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia," kata Dody saat berkunjung ke Kota Tanjungpinang, Minggu.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian PU akan membantu penyediaan dan pembenahan sejumlah infrastruktur pendukung kawasan tersebut.
Bantuan itu antara lain renovasi Balai Adat beserta pelatarannya serta perbaikan Dermaga atau Pelantar Kuning Pulau Penyengat dari dua sisi, yakni dari Tanjungpinang dan Pulau Penyengat.
Namun, Dody belum merinci kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan dan penataan infrastruktur pendukung Pulau Penyengat. Menurutnya, besaran anggaran masih harus dihitung terlebih dahulu.
"Pembangunan infrastruktur Pulau Penyengat jadi salah satu prioritas kita pada 2026 dan 2027," ujarnya.
Proyek Monumen Bahasa Nasional Telan Rp99,9 Miliar
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat.
Menurut Rodi, proyek tersebut telah memasuki tahap pengerjaan di lapangan setelah kontrak ditandatangani.
"Proyeknya sudah berkontrak dan mulai proses pengerjaan di lapangan," kata Rodi.
Proyek tersebut dikerjakan perusahaan konstruksi asal Jakarta, PT Himindo Cipta Mandiri, dengan nilai kontrak mencapai Rp99,9 miliar.
Pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional itu merupakan proyek tahun jamak yang ditargetkan selesai pada akhir 2027.
Pengawasan Melibatkan Kejati Kepri dan BPKP
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Dinas PUPP Kepri melibatkan sejumlah lembaga dalam proses pendampingan dan pengawasan.
Lembaga yang dilibatkan antara lain Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan tepat waktu, memenuhi standar mutu, serta dilaksanakan secara transparan.
"Karena ini proyek strategis, maka semua stakeholder terkait kita libatkan agar pekerjaannya berjalan aman dan lancar," ujar Rodi. (*)
Editor : Putut Ariyo