batampos – Aparatur sipil negara (ASN) di Kepulauan Riau (Kepri) yang belum memiliki rumah pertama berpeluang mendapatkan pembiayaan rumah subsidi dengan tenor cicilan hingga 40 tahun.
Hal itu disampaikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Namun, tenor 40 tahun tersebut merupakan salah satu opsi pembiayaan yang tersedia.
"Tenor 40 tahun itu adalah opsi. Secara historikal data di kami rata-rata di 10, 15, dan 20 tahun," kata Senior Vice President Pemasaran Pembiayaan I BP Tapera Mungki Indriati Prativi di Tanjungpinang, Sabtu (3/10).
Mungki juga memberikan simulasi pembiayaan rumah subsidi di Kepri dengan harga sekitar Rp170 juta. Dengan tenor 20 tahun, angsuran cicilan dalam simulasi tersebut berada di kisaran Rp1 jutaan per bulan.
Menurut dia, pembiayaan tersebut tersedia melalui program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menyediakan pembiayaan untuk rumah tapak subsidi maupun rumah susun subsidi, termasuk bagi ASN yang belum memiliki rumah pertama.
"Melalui program ini negara hadir untuk dua solusi nyata, yakni rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi," ujarnya.
Mungki menjelaskan, rumah subsidi menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian sekaligus mengurangi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia.
Program KPR Sejahtera FLPP telah berjalan sejak 2010 dan ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk memperoleh pembiayaan rumah pertama.
BP Tapera bersama bank penyalur dan pengembang juga terus mendorong upaya pengurangan backlog kepemilikan rumah, termasuk di wilayah Kepri.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengatakan kepemilikan rumah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi ASN, terutama mereka yang belum memiliki hunian sendiri.
"Rumah bukan sekadar tempat bernaung, melainkan fondasi paling mendasar dalam membina keluarga, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kesejahteraan sumber daya manusia," ujar Ariza.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Tanjungpinang akan bekerja sama dengan BP Tapera dan pihak pengembang untuk membuka akses pembiayaan rumah bagi ASN yang belum memiliki rumah pertama.
"Memang ada wacana kerja sama dengan pihak pengembang, termasuk BP Tapera. Konsepnya pemerintah daerah menyediakan lahan, sehingga mempermudah kita mendapatkan rumah agak murah," katanya.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif hunian yang lebih terjangkau bagi ASN, sekaligus membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah di Tanjungpinang. (*)
Editor : M Tahang