batampos — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Pirus, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun terus dimatangkan. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar yang bersumber dari APBN.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, Raja Machrizal, mengatakan pembangunan SR akan dilaksanakan oleh satuan kerja Pembangunan Strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Perkiraan anggaran sekitar Rp200 miliar dari APBN perubahan tahun ini,” ujarnya, Minggu (29/3).
Ia menjelaskan, peran pemerintah daerah saat ini difokuskan pada pemenuhan readiness criteria, termasuk kelengkapan dokumen perizinan. Salah satu izin utama, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), disebut telah selesai.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Rachmadi, menyampaikan bahwa sejumlah dokumen lain masih dalam proses, seperti analisis dampak lingkungan (Amdal), persetujuan bangunan gedung (PBG), serta Amdal lalu lintas.
Menurutnya, Amdal lalu lintas menjadi penting karena akses jalan menuju lokasi proyek akan ditingkatkan menjadi dua jalur sesuai standar teknis.
“Saat ini kondisi jalan masih satu jalur, sehingga perlu penyesuaian. Amdal lalu lintas sedang kita siapkan,” jelasnya.
Di sisi lain, Camat Kundur Barat, Yusufian, mengatakan belum ada aktivitas fisik di lokasi pembangunan.
“Belum ada kegiatan di lapangan, kemungkinan masih menunggu seluruh perizinan rampung,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan agar pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut bisa segera dimulai. (*)
Editor : M Tahang